Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA –Hari ini, ribuan massa aksi yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada berhasil menjebol pagar depan Gedung DPR RI yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi protes yang berlangsung semakin memanas ketika ratusan demonstran merangsek masuk ke dalam area gedung, mengacaukan situasi dengan membunyikan petasan dan melemparkan berbagai benda.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa massa aksi, yang terdiri dari berbagai kelompok, termasuk mahasiswa dan pelajar SMA, memulai aksinya dengan menjebol pagar bagian bawah Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang terhubung dengan Gedung DPR RI. Keberanian dan determinasi para demonstran tampak jelas saat mereka melawan upaya pengamanan dengan kekuatan yang signifikan.
Setelah berhasil menjebol pagar, para demonstran berlarian memasuki lapangan Gedung DPR RI. Dengan penuh semangat, mereka membunyikan petasan sebagai tanda kemenangan atas keberhasilan mereka memasuki area tersebut. Aksi tersebut diwarnai dengan lemparan botol dan benda-benda lainnya yang turut menambah chaos di lokasi.
Kepolisian, yang sebelumnya berjaga di sekitar area gedung, segera merespons situasi dengan melakukan tindakan untuk mengendalikan massa. Dalam usaha untuk mengendalikan situasi, petugas kepolisian merangsek maju dan menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Tindakan tegas ini bertujuan untuk membubarkan kerumunan dan mengembalikan ketertiban di sekitar Gedung DPR RI.
Aksi penembakan gas air mata ini menyebabkan keributan lebih lanjut, dengan massa aksi yang panik dan berlarian mencari tempat perlindungan. Dalam kekacauan tersebut, suasana menjadi semakin tegang dan sulit dikendalikan, sementara petugas kepolisian terus berupaya untuk menghalau dan mengatur kembali arus lalu lintas di area tersebut.
Aksi demonstrasi hari ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap RUU Pilkada yang sedang dibahas. Banyak peserta aksi mengungkapkan keberatan mereka terhadap isi RUU tersebut yang dianggap merugikan kepentingan publik. Dengan aksi yang berlangsung cukup dramatis ini, tuntutan mereka untuk menolak RUU Pilkada semakin menguat.
Sementara itu, pihak keamanan terus melakukan evaluasi terhadap dampak dari aksi hari ini, dan upaya penanganan situasi masih berlangsung. Demonstrasi ini menggarisbawahi ketegangan yang ada antara masyarakat dan pihak legislatif terkait isu-isu penting yang sedang dibahas, dan menjadi sorotan utama dalam berita politik hari ini.
Perkembangan situasi di Gedung DPR RI akan terus dipantau seiring dengan upaya dari berbagai pihak untuk mencapai solusi damai terhadap ketegangan yang ada.
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL