Kapolri Ubah Paradigma Pengamanan Aksi, Unjuk Rasa Kini Dipandang sebagai Pelayanan
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terus melakukan transformasi menuju institusi yang semakin humanis, terma
NASIONAL
HUMBAHAS –Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau dan Kabupaten Siak menjalin kerjasama perdagangan dengan Kabupaten Humbahas. Penandatanganan kerjasama itu dilaksanakan di Hotel Ayola Doloksanggul, Rabu (21/8). TPID adalah tim yang dibentuk pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya.
Nota kesepahaman itu ditandatangani antara PT Sarana Pangan Mandiri Kota Pekanbaru Riau dan PT Sarana Pembangunan Siak dengan Kelompok Tani Mekar Jaya termasuk Borneng Grup di Kabupaten Humbahas.
Provinsi Riau memilih Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) karena memiliki karakteristik surplus pangan terutama komoditas aneka cabai dan bawang merah, ini menjadi komoditas penyumbang inflasi di Riau. Kerjasama Antar Daerah (KAD), merupakan implementasi dari program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024. KAD ini juga merupakan salah satu langkah konkrit dalam pengendalian inflasi daerah.
Pertemuan itu dihadiri Asisten Administrasi Umum Tua Marsatti Marbun, Kadis Pertanian dan Ketapang Ir Junter Marbun, Kadis Kopenaker Nurliza Pasaribu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Sudiro Pambudi dan lainnya.
Marsatti Marbun mengatakan pengaruh geopolitik global dan cuaca global telah berakibat pada peningkatan inflasi terutama produk-produk pangan. Kondisi ini dialami seluruh dunia bahkan ada gejolak di berbagai belahan dunia karena masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok dan energi. Maka pemerintah pusat dan daerah harus menjaga dan mengendalikan laju inflasi. Pemerintah Kabupaten Humbahas telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan inflasi antara lain melaksanakan gerakan menanam untuk menjaga ketersediaan pangan. Peningkatan produksi pertanian melalui pengadaan alsintan untuk pengolahan lahan. Pengembangan pupuk dan pestisida organic untuk memangkas biaya produksi pertanian dan mengembalikan kondisi tanah untuk pertanian yang lebih ramah lingkungan. Termasuk melakukan pengembangan komoditas volatile goods khususnya bawang merah melalui perluasan tanam maupun pelatihan penangkar bibit.
Dijelaskan lagi, Pemerintah Kabupaten Humbahas terus melakukan berbagai upaya agar harga komoditas tetap terjaga dan terjangkau masyarakat. Pemerintah berharap, kerjasama ini berjalan dengan baik dan benar-benar terwujud dan berkelanjutan. Sehingga kesejahteraan petani terangkat dan daya beli masyarakat di Provinsi Riau akan tetap terjaga.
(N/014)
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terus melakukan transformasi menuju institusi yang semakin humanis, terma
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga neg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menyiapkan pengamanan khusus menjelang sidang perdana terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokte
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengalihkan dukungannya di ajang Piala Dunia 2026 setelah tim nasio
OLAHRAGA
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai resmi menjalin kerja sama dengan Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai mela
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke80 kepada seluruh
PEMERINTAHAN
MEDAN Kepolisian tengah mengusut kasus dugaan penipuan dan penggelapan sepeda motor milik anggota Satpol PP Kota Medan, Ardi Kusuma Dama
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang tidak mempermasalahkan langkah Presiden ke
POLITIK
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) memangkas durasi pelatihan Bela Negara bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang
NASIONAL
JAKARTA Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby resmi mengenakan rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai
HUKUM DAN KRIMINAL