Meskipun sistem KRIS diterapkan, Abdul Kadir, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, menegaskan bahwa sistem layanan kelas rawat inap di rumah sakit tetap ada.
"Tidak semua tempat tidur di rumah sakit akan menggunakan KRIS. Di rumah sakit pemerintah, sekitar 60% tempat tidur masih akan menggunakan kelas 1, 2, dan VIP. KRIS hanya mencakup 60% dari layanan," ujarnya.
Baca Juga:
Dengan adanya skema ini, jika peserta ingin mendapatkan pelayanan kelas atas, seperti ruang rawat inap VIP, mereka bisa menggunakan asuransi swasta untuk menambah layanan kesehatan yang lebih baik.
Pemerintah berharap melalui penerapan skema KRIS dan integrasi dengan asuransi swasta, sistem jaminan kesehatan di Indonesia akan lebih berkelanjutan, adil, dan inklusif.
Baca Juga:
Skema ini akan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, sekaligus menjaga prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
(cb/a)
BANDUNG Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengambil langkah hukum tegas terhadap selebgram Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, R
Entertainment
WASHINGTON DC Dunia dikejutkan oleh pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka membela Iran dan mengec
Internasional
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara kembali menghadirkan layanan jemput bola bagi masyarakat melalui program
Pemerintahan
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Rabu (25/6) dengan koreksi signifikan, melemah 0,54 ke level 6.832,14. K
Ekonomi
TANGERANG Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan ambisinya menjadi kota pintar berkelas dunia dengan mengadopsi moda transportasi futuristik
Sains & Teknologi
DENPASAR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center (NSWAC) di Denpasar, Bali,
Kesehatan
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan kesehatan publik yang unggul melalui
Kesehatan
MEDAN Aksi tak pantas dilakukan seorang pemuda tak dikenal yang terekam sedang menghirup lem di depan gerbang Polda Sumatera Utara (Sumu
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Gabungan Aliansi Pergerakan Tapanuli (GAPERTA) resmi melaporkan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial ER
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital (BI
Ekonomi
