DPRD Sumut Kritik Keras BODT: Ancaman UNESCO Bukan Sekadar Teknis, Tapi Soal Komitmen

MEDAN -Ancaman pencabutan status Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO mendapat sorotan tajam dari DPRD Sumatera Utara. Anggota Komisi B DPRD Sumut, Manaek Hutasoit, menilai Badan Otorita Danau Toba (BODT) tidak menjalankan tugas dengan optimal.

"BODT ini seperti tidak punya semangat kerja. Mereka punya anggaran besar, harusnya mereka menciptakan gebrakan untuk memastikan Danau Toba tetap memenuhi syarat UNESCO, tapi nyatanya gerakannya pun tak terlihat," ujar Manaek, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, syarat yang diminta UNESCO tidak berat. Salah satu syaratnya adalah keterlibatan masyarakat dalam event, peduli terhadap lingkungan, menjaga kelestarian ekologi, serta perencanaan dan pengelolaan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Dorong Pemprov Berikan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelayan Ibadah dan Bilal Mayit
• Bobby Nasution Perkuat Sinergi dengan DPRD Sumut, Wujudkan Program Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

"Ini bukan soal teknis, ini soal komitmen dan keseriusan. Kalau BODT seperti ini terus, hancur sudah harapan kita menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata dunia," ujarnya.

Lanjut Manaek, "Semua itu bisa dikerjakan kalau mereka serius. Tapi, BODT hanya duduk nyaman di kantor, dan tidak menunjukkan progres anggaran besar yang mereka kelola. Dana juga hanya sebatas penggunaan tanpa hasil," tuturnya.

Baca Juga:

• Wakil Ketua DPRD Sumut Ajak Masyarakat Semarakkan HUT RI ke-80 dengan Pasang Bendera Merah Putih
• Fadli Zon Terima Kunjungan Batak Center, Dorong Pelestarian Budaya dan Museum Batak

Lebih lanjut, Manaek akan mendesak komisi yang membidangi permasalahan tersebut segera melaksanakan rapat dengar pendapat evaluasi kinerja BODT.

"Ini bukan waktunya basa-basi. Kalau perlu, evaluasi kinerja BODT. Jangan sampai kita kecolongan karena kelalaian satu lembaga yang tidak memahami arti penting kawasan Danau Toba sebagai masa depan pariwisata," ucapnya.

Ia juga menyinggung upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo, yang sebelumnya menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) di bidang pariwisata.

"Pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan perhatian yang luar biasa, tapi BODT tidak menghiraukan perhatian tersebut. Harusnya mereka juga mampu berkolaborasi dengan pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas warisan budaya.

"Jangan hanya berpangku tangan, kita harus kolaborasi menjadikan Danau Toba sebagai kebanggaan bangsa dan diakui dunia," ujarnya.

Manaek berharap, status Geopark Kaldera Toba dapat dipertahankan. Mengingat promosi global dan kunjungan wisatawan internasional sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi berbasis pariwisata yang berkelanjutan.