KKP Klarifikasi Isu Penjualan Empat Pulau di Anambas: Bukan Dijual, tapi untuk Investasi

Ia menambahkan, skema investasi yang dibangun bisa bersifat pemerintah dengan swasta (Public-Private Partnership/PPP) atau antarpelaku usaha (Business to Business/B2B), tergantung kesepakatan yang terjadi.

"Tergantung kesepakatan nanti, mekanismenya apa. Tapi tetap dalam pemantauan pemerintah," imbuhnya.

KKP juga memastikan bahwa seluruh bentuk kerja sama investasi akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan laut dan kepentingan masyarakat lokal.

Isu penjualan pulau telah berulang kali menjadi perhatian publik, terutama di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil strategis.

Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh bahwa kerja sama dengan pihak asing tidak berarti mengorbankan kedaulatan negara.*

(d/a008)