Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA– Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi menyatukan langkah dalam memperkuat pengembangan wisata ramah Muslim melalui program sertifikasi halal gratis, khususnya bagi pelaku UMK di desa wisata, Rabu (2/7/2025).
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan sinergi strategis yang saling memperkuat antarprogram di dua lembaga tersebut.
"BPJPH memiliki program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) yang tahun ini menargetkan satu juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan Kemenpar membina lebih dari 6.000 desa wisata. Ini adalah momentum yang sangat tepat untuk saling mendukung demi memperkuat ekosistem wisata ramah Muslim di Indonesia," jelas Haikal.
Ia menekankan bahwa kehadiran produk halal yang tersertifikasi di kawasan wisata bukan hanya penting, tetapi menjadi keniscayaan dalam membangun daya saing destinasi wisata Indonesia di kancah global.
Haikal juga menyoroti besarnya potensi Indonesia di sektor industri halal dan wisata ramah Muslim, dengan dukungan sumber daya lokal yang melimpah.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektoral, termasuk dengan para pemangku kepentingan lokal, untuk mengoptimalkan potensi ini.
"Kita memiliki lebih dari 100 ribu pendamping proses produk halal (P3H), lebih dari 64 juta pelaku usaha, dan ribuan desa wisata unggulan. Semua ini harus dimobilisasi untuk menggenjot sertifikasi halal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat destinasi wisata halal dunia," imbuhnya.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmennya untuk langsung terjun ke lapangan bersama BPJPH dalam menyukseskan program ini.
"Kami akan mulai dengan kunjungan bersama ke lebih dari 20 desa wisata. Target kami tahun ini lebih dari 6.100 desa wisata memiliki produk halal tersertifikasi. Ini langkah penting agar Indonesia kembali menjadi nomor satu dalam wisata ramah Muslim," tegas Widiyanti.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL