
"Balawara Warrior" Semarakkan HUT ke-78 Yonif 509 Kostrad, Tunjukkan Ketangguhan Ksatria Condromowo
JEMBER Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke78, Yonif 509 Kostrad menggelar ajang Balawara Warrior, sebuah kompetisi bergengs
NasionalMEDAN — Badan Pengelola (BP) Geopark Kaldera Toba menyatakan telah menyelesaikan seluruh rekomendasi dari UNESCO menjelang proses revalidasi yang akan segera dilakukan.
Optimisme tinggi pun disampaikan bahwa Geopark Kaldera Toba akan mendapatkan kartu hijau sebagai pengakuan resmi dari UNESCO.
Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Togap Simangunsong, pada rapat persiapan revalidasi di Kantor Bappelitbang Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (16/7/2025).
Baca Juga:
"Rekomendasi sudah tuntas, tinggal persiapan hal-hal kecil yang perlu diperhatikan, jangan sampai ada hal kecil yang tertinggal," ujar Togap.
Togap menegaskan, pengakuan UNESCO merupakan kebanggaan besar bagi Sumatera Utara dan Indonesia.
Baca Juga:
Ia pun mengimbau seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba, untuk terus menjaga kelestarian dan keberlanjutan Danau Toba sebagai warisan alam yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.
"Danau Toba adalah warisan yang perlu kita jaga bersama. Sangat disayangkan jika warisan luar biasa ini tidak terawat dengan baik," tegas Togap.
Menjelang revalidasi, kebersihan di tiap geosite juga menjadi perhatian utama.
Togap mengajak semua pihak, tanpa terkecuali, untuk bertanggung jawab menjaga kebersihan dan keindahan kawasan geopark.
"Kebersihan harus terus dijaga, bukan hanya untuk persiapan mendapatkan kartu hijau, tapi juga setelahnya," tambahnya.
Senada dengan Togap, General Manager BP Geopark Kaldera Toba, Azizul Kholis, menyampaikan bahwa rekomendasi UNESCO yang meliputi empat aspek utama sudah dipenuhi, yaitu warisan geologi dan interpretasinya, identifikasi warisan alam dan budaya, visibilitas serta kemitraan, dan jejaring serta pelatihan.
"Seluruh stakeholder berperan aktif, sehingga kami optimis dapat menyiapkan seluruhnya dengan baik," ungkap Azizul.
Plt Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah, turut mengapresiasi upaya semua pihak dalam mempersiapkan revalidasi.
Ia mengingatkan agar aspek teknis, khususnya visibilitas geological site conservation dan panel informasi, mendapat perhatian serius.
"Hal-hal teknis ini sangat penting agar proses revalidasi berjalan lancar dan Geopark Kaldera Toba mendapat kartu hijau," ujar Dikky.
Dengan persiapan yang matang, diharapkan Geopark Kaldera Toba dapat mempertahankan statusnya dan terus menjadi ikon pariwisata serta konservasi alam yang mendunia.*
(smp/a008)
JEMBER Dalam semangat memperingati Hari Ulang Tahun ke78, Yonif 509 Kostrad menggelar ajang Balawara Warrior, sebuah kompetisi bergengs
NasionalJAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menegaskan komitmennya dala
Sains & TeknologiDENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menanggapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Denpasar dan sekitarn
PeristiwaJAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa laporan dugaan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Tentara Nasional Indonesia
Hukum dan KriminalJAKARTA Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman tanah air. Film Sore Istri dari Masa Depan resmi terpilih menjadi perwakilan Ind
EntertainmentJAKARTA Laras Faizati Khairunnisa (26), tersangka dalam kasus dugaan provokasi massa melalui media sosial saat aksi unjuk rasa Agustus l
Hukum dan KriminalJAKARTA Polemik dugaan pencemaran nama baik yang menyeret konten kreator Ferry Irwandi kembali menghangat, usai Komandan Satuan Siber (D
Hukum dan KriminalDENPASAR Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kota Denpasar akibat hujan deras sejak Senin malam (8/9/2025) memaksa aparat TNI turun
PeristiwaKHATMANDU Gelombang protes besarbesaran yang mengguncang ibu kota Nepal dalam beberapa hari terakhir telah berubah menjadi kerusuhan pal
InternasionalBATAM Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya untuk mempercepat penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengat
Hukum dan Kriminal