Jaksa Bongkar Fee Percepatan Kuota Haji Rp143,9 Miliar dalam Kasus Eks Menag Yaqut
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
TOBA - Tim asesor dari UNESCO resmi melakukan penilaian terhadap Geopark Kaldera Toba yang berlangsung mulai 21 hingga 25 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi status Global Geopark yang sebelumnya telah disandang kawasan Danau Toba sejak 2020.
Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Togu Santoso Pardede, menjelaskan bahwa kunjungan asesor tidak hanya menilai dari segi tampilan fisik lapangan, tetapi juga melakukan pendalaman dokumen layaknya sidang akademik.
"Yang mencatatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi pada hari pertama pasti bagus. Tapi yang paling menentukan justru pada sidang Jumat (25/7), ketika dua asesor membeberkan hasil evaluasi dan mendalami dokumen," ujar Togu, Kamis (24/7/2025).
Hasil dari evaluasi ini akan dibawa oleh para asesor ke sidang Dewan Global Geopark UNESCO di Chile pada September 2025, untuk memutuskan apakah Kaldera Toba akan kembali menerima kartu hijau (perpanjangan status), kartu kuning (perlu perbaikan), atau bahkan kehilangan status geopark global.
Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Fritz Rudolf Nababan, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu miring yang beredar, termasuk kabar tentang air Danau Toba yang diklaim keruh saat kunjungan asesor.
"Itu fenomena alam. Kemarau panjang disertai angin kencang menyebabkan sedimen naik dari dasar danau, bukan karena pencemaran," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan bahwa secara umum, penilaian para asesor positif. Salah satu evaluator, Jose Brilha asal Portugal, bahkan memberikan sejumlah masukan strategis untuk meningkatkan perlindungan warisan geologi Kaldera Toba.
"Kami dorong perlindungan formasi bebatuan, situs sejarah, hingga warisan geologi lainnya. Evaluasi ini jadi momentum memperkuat sinergi antar tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba," ujar Yuda.
Evaluasi UNESCO kali ini diharapkan menjadi pendorong perbaikan tata kelola, pelestarian alam, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan dunia di Sumatera Utara.*
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar rincian aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengelola
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin resmi melantik dan memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan puluhan pejabat Eselon II serta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia masih dibayangbayangi persoalan pengangguran terdidik. Data terbaru per Februari 2026 mencatat sebanyak 1 juta lulusa
EKONOMI
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar komunikasi publik Bambang Harymurti mengusulkan perubahan nomenklatur atau judul Rancangan UndangUndang (RUU) Perampasan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi berganti. Poppy Marulita Hutagalung resm
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat de
PEMERINTAHAN
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL