Tiga Motor Knalpot Brong Ditilang, Satlantas Padangsidimpuan Turun Patroli
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
MEDAN – Geopark Kaldera Toba kembali mengukir prestasi membanggakan di kancah internasional.
Dalam Sidang Komite Eksekutif ke-11 Konferensi Global Geopark Network (GGN) yang digelar di Kutralkura, Chile, Sabtu (6/9/2025) waktu setempat, Kaldera Toba resmi kembali menerima status Green Card atau kartu hijau sebagai anggota UNESCO Global Geopark (UGGp).
Status Green Card merupakan penilaian tertinggi dalam keanggotaan GGN, sekaligus konfirmasi atas terpenuhinya standar pengelolaan yang ditetapkan UNESCO.
Dengan pencapaian ini, Geopark Kaldera Toba berhak menyandang status UGGp selama empat tahun ke depan, sebelum kembali menjalani proses revalidasi.
General Manager Badan Pengelola (BP) Toba Caldera UNESCO Global Geopark, Azizul Kholis, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap semua pihak yang terlibat dalam pencapaian ini.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan Green Card adalah hasil dari kerja keras kolektif lintas sektor.
"Kami berharap capaian ini menjadi batu loncatan untuk pengelolaan Kaldera Toba yang lebih baik, serta berdampak nyata bagi masyarakat lokal," kata Azizul dalam keterangannya.
Azizul secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang dinilai memberikan dukungan besar dan konsisten terhadap penguatan geopark ini.
Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada OPD Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota sekawasan Danau Toba, serta pemerintah pusat yang telah membantu menindaklanjuti berbagai rekomendasi UNESCO.
Tanpa kolaborasi yang solid, menurut Azizul, pencapaian ini tidak akan terwujud.
Dalam kesempatan yang sama, Azizul turut menyerahkan plakat kenang-kenangan dan pesan khusus dari Gubernur Sumut kepada Presiden Dewan Eksekutif GGN, Zouros Nikolaos.
Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kepercayaan komunitas global terhadap pengelolaan Kaldera Toba.
Selain Kaldera Toba, Indonesia juga berhasil mempertahankan status Green Card untuk dua geopark lainnya, yakni Ciletuh – Pelabuhan Ratu dan Rinjani.
Ketiganya dinyatakan lolos revalidasi oleh pimpinan sidang, Setsuya Nakada, dalam forum internasional yang berlangsung dari 5 hingga 12 September 2025.
Sebagai bagian dari proses revalidasi, Kaldera Toba sebelumnya diminta UNESCO untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi penting.
Di antaranya mencakup:
- Peningkatan interpretasi warisan geologi
- Identifikasi warisan alam, budaya, dan tak benda
- Peningkatan visibilitas dan kemitraan
- Keterlibatan dalam jaringan UGGp global dan pelatihan SDM
Seluruh poin tersebut telah dijalankan secara bertahap oleh BP Kaldera Toba dengan dukungan lintas stakeholder.
Apa Itu Green Card?
Green Card merupakan status kelulusan tertinggi dalam sistem evaluasi UGGp yang menunjukkan bahwa suatu geopark memenuhi seluruh standar pengelolaan dan pengembangan berkelanjutan UNESCO.
Setiap anggota GGN akan dievaluasi setiap empat tahun untuk menentukan kelayakan melanjutkan status keanggotaannya.
Geopark Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2020.
Geopark ini mencakup delapan kabupaten di sekitar Danau Toba dan memiliki nilai geologi, biologi, serta budaya yang tinggi.*
PADANGSIDIMPUAN Satuan Lalu Lintas Polres Padangsidimpuan menindak tiga sepeda motor yang menggunakan knalpot brong dalam patroli malam,
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Marzuki Ali Basyah, memperagakan kemampuan bela diri di hadapan ratusan personel Direktorat Sa
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Sengketa tanah ulayat di Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kembali memanas. Parsadaan Siregar Siagian menggugat
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Polemik administratif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan setelah beredarnya dua surat resmi Panitia S
POLITIK
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo SS, memimpin penertiban menara telekomu
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan akan menindaklanjuti laporan hasil reses DPRD Sumut terkait pelaksanaan program U
KESEHATAN
JAKARTA Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Siregar, meminta kepolisian berhenti menggunakan istilah oknum t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dalam upaya
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui pelantikan tiga Pejabat
NASIONAL
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali
NASIONAL