OTT Gubernur Riau: KPK Sita Uang Rupiah, Dolar AS & Poundsterling
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    DELI SERDANG – Upaya mengangkat potensi wisata lokal kembali terlihat di Kabupaten Deli Serdang.
Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Media Independen Online (MIO) Indonesia, Budiman Sihombing, bersama Wakil Sekjen DPP Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI), Bastian Tampubolon, SH, melakukan kunjungan silaturahmi ke destinasi wisata Kelapa Hijau Biru, di Jalan Namorih, Pancur Batu, Jumat (3/11/2025).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh pemilik wisata, Charles Surbakti, yang tengah melakukan berbagai pembenahan di lokasi.Baca Juga:
Wisata Kelapa Hijau Biru dirancang sebagai tempat rekreasi keluarga bernuansa alam pedesaan khas Namorih, lengkap dengan wahana permainan anak, area bersantai, serta sajian kuliner lokal.
"Wisata ini kami bangun untuk menghadirkan suasana kampung yang sejuk dan alami, agar masyarakat bisa berlibur tanpa harus jauh-jauh keluar kota," ujar Charles Surbakti, pemilik wisata Kelapa Hijau Biru.
Budiman Sihombing menilai gagasan pengembangan wisata tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat lokal.
"Kami dari MIO sangat mengapresiasi langkah Pak Charles. Ini bukti bahwa potensi lokal, bila dikelola dengan kreatif dan profesional, bisa menjadi daya tarik besar bagi wisatawan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, turut dibahas rencana pengangkatan Charles Surbakti sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) MIO Sumatera Utara.
Melalui komunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP MIO, AYS Prayogie, SH, disampaikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut.
Charles menyatakan kesiapannya untuk memajukan organisasi MIO di Sumatera Utara melalui kolaborasi lintas sektor.
"Saya siap berkontribusi dan memajukan MIO di 33 kabupaten dan kota. Ini bukan hanya tentang media, tapi juga tentang pembangunan daerah," tegasnya.
Kegiatan kunjungan diakhiri dengan sesi foto bersama antara perwakilan DPP MIO, APPI, dan pihak pengelola wisata.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
                    
                JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan