
Terdakwa Kasus Sabu Rahmadi Harap Putusan Adil, Kuasa Hukum Tuding Ada Rekayasa
TANJUNGBALAI Terdakwa kasus narkotika, Rahmadi, memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai mempertimbangkan hati nur
Hukum dan Kriminal
SUMUT –Gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara menjadi sorotan publik, terutama terkait kualitas fasilitas dan pelaksanaan acara. Sejumlah keluhan muncul dari atlet hingga masyarakat, yang menilai acara tersebut jauh dari standar layak untuk sebuah ajang olahraga nasional. Sorotan utama datang dari fasilitas yang dinilai buruk, atap bocor, jalan berlumpur, hingga keterlambatan makanan bagi para atlet.
Fasilitas Minim dan Venue Belum Siap
Kritik tajam mengarah pada fasilitas venue di beberapa lokasi, terutama venue voli di Sumut Sport Center, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Atlet harus melalui jalan berlumpur, bahkan sempat viral di media sosial ketika atlet voli terpaksa meniti jembatan kayu menuju venue. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengakui bahwa pembangunan fasilitas memang tertunda dan baru dimulai pada Juli 2024, padahal seharusnya rampung pada Desember 2023. Hal ini mengakibatkan venue tersebut belum siap digunakan sepenuhnya pada waktu pelaksanaan PON.
Selain masalah jalan menuju venue, kebocoran atap juga menjadi masalah serius, terutama di venue futsal yang menyebabkan pertandingan sempat dihentikan sementara. Atap yang bocor ditambal dengan terpal sebagai solusi darurat agar pertandingan bisa dilanjutkan. Kritikan ini juga datang dari atlet-atlet ternama seperti Yola Yuliana dan Sheila Bernadetha yang memposting kondisi lapangan yang memprihatinkan di media sosial.
Keterlambatan Makanan Atlet
Selain masalah fasilitas, keterlambatan konsumsi bagi atlet juga menjadi masalah yang mendapat sorotan. Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengakui adanya keterlambatan dalam penyediaan makanan, namun ia menegaskan bahwa masalah ini sudah diperbaiki. Menurutnya, konsumsi atlet di venue menjadi tanggung jawab panitia, sementara makanan di hotel sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak hotel, dengan standar bintang tiga ke atas.
Menpora Lapor ke Kejagung dan Bareskrim
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyadari kekacauan dalam pelaksanaan PON tersebut. Ia bergerak cepat dengan melaporkan masalah ini kepada Satgas PON serta melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri. Satgas ini diketuai oleh Wakil Jaksa Agung dan akan bertugas mengusut berbagai persoalan terkait venue dan pelaksanaan acara. Dito juga menegaskan pentingnya memastikan pembangunan fasilitas sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang telah disepakati.
Bareskrim Polri merespons cepat dengan memulai koordinasi bersama Kemenpora dan Satgas PON untuk menelusuri penyebab masalah ini. Kombes Arief Adiharsa, Wadirtipidkor Bareskrim Polri, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan pada kegiatan PON melalui Satgas PON XXI.
Tindakan Perbaikan dan Harapan Ke Depan
Terkait masalah venue, Dito menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dan perbaikan fasilitas yang masih kurang. Publik berharap agar perbaikan tersebut segera tuntas, demi menjaga nama baik ajang olahraga terbesar di Indonesia dan kenyamanan atlet yang bertanding.
Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumatera Utara memberikan pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih matang dalam persiapan acara berskala nasional. Diharapkan evaluasi mendalam terhadap kekurangan yang terjadi dapat memberikan perbaikan signifikan pada gelaran PON-PON selanjutnya.
(N/014)
TANJUNGBALAI Terdakwa kasus narkotika, Rahmadi, memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai mempertimbangkan hati nur
Hukum dan KriminalOleh Mahmuda Mora Siregar adsenseENVIRONMENT, Social, Governance (ESG) merupakan satu aksi total quality dari satu perusahaan yang menjad
OpiniPADANGSIDIMPUAN Kasus dugaan pemerasan terhadap seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padangsidimpuan berbuntut panjang. Empat
PemerintahanBATUBARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, didampingi Kasubag Tata Usaha Suriawan, melakuk
PemerintahanBATUBARA Dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku kembali melaksa
PeristiwaMEDAN Direktur MATA Pelayanan Publik Abyadi Siregar mendukung saran Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kemendagri, Tomsi Tohir yang meminta G
PemerintahanSIMALUNGUN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Darmawati Anton Achmad Saragih
PemerintahanBATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para War
NasionalTABANAN Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS PADAS), Ny. Putri Suastini Koster,
NasionalJAKARTA Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Lemdiklat Polri menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Kepolisian Prancis pada Selasa, 7 O
Politik