Harga Obat Mahal, Taruna Ikrar Curiga Adanya Mafia Obat Internasional?

BITVONLINE.COM –Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi tegas kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baru saja dilantik, Taruna Ikrar, untuk menangani isu harga obat yang tinggi di Indonesia. Menurut Jokowi, harga obat di tanah air dapat mencapai 400 persen lebih tinggi dibandingkan dengan harga di luar negeri, dan hal ini menjadi perhatian utama pemerintah.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024), Taruna Ikrar menyampaikan bahwa Jokowi telah memerintahkan BPOM untuk mengendalikan harga obat, dengan harapan agar harga obat di Indonesia bisa lebih terjangkau dan sebanding dengan harga generik atau obat di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura.

“Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,” ujar Taruna. Instruksi tersebut menekankan perlunya penyesuaian harga obat agar lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks obat-obatan yang merupakan kebutuhan penting untuk kesehatan.

Taruna juga menekankan bahwa dalam upaya mengendalikan harga obat, BPOM tidak dapat bekerja sendiri. Ia menyebutkan bahwa Jokowi meminta BPOM untuk bekerja sama secara erat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat dan memperkuat upaya untuk mengurangi biaya obat, serta memastikan bahwa harga obat di Indonesia dapat dikendalikan secara efektif.

“(Jokowi) meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor,” jelas Taruna. Kolaborasi ini penting agar BPOM dan Kemenkes dapat menyatukan upaya dan strategi dalam mengatasi masalah harga obat dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti perlunya pengembangan obat-obatan inovasi yang banyak dibutuhkan di dalam negeri. Ia mencatat bahwa sejumlah obat dari negara produsen seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang yang seharusnya tersedia di Indonesia seringkali terhambat dalam proses distribusi. Obat-obatan ini sering terdampar di negara-negara tetangga seperti Singapura, sementara masyarakat Indonesia harus menunggu lama atau bahkan terpaksa pergi ke luar negeri untuk mendapatkannya.

“(Banyak) dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun-tahun tak bisa sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita,” ujar Jokowi. Ia menambahkan bahwa kendala tersebut mungkin terkait dengan masalah bisnis internasional dan mafia obat, serta proses yang panjang dalam mendapatkan izin.

Dalam hal ini, Taruna juga mengungkapkan kekhawatiran terkait waktu yang lama untuk pendaftaran obat dalam negeri. Jokowi menginginkan adanya percepatan dalam proses uji klinis (clinical trial) agar obat yang dibutuhkan masyarakat dapat segera disahkan dan tersedia di pasar. “Beliau (Jokowi) meminta guidance percepatan clinical trial agar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan,” kata Taruna.

Dengan instruksi tersebut, diharapkan BPOM dan Kemenkes dapat segera melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan harga obat dan mempercepat pendaftaran obat inovasi. Langkah-langkah ini akan sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas obat bagi masyarakat dan memastikan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih baik.

Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah harga obat yang tinggi dan hambatan dalam distribusi obat, dengan harapan bahwa langkah-langkah ini akan membawa perubahan positif dalam sistem kesehatan di Indonesia.

(N/014)