Gempa M6,7 Guncang Sulteng, BNPB Catat 1 Warga Tewas dan Ratusan Terdampak
PALU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) dan menimbu
PERISTIWA
Bali – Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali dipecat oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Mardiono. Keputusan ini menimbulkan gejolak di internal partai, dengan para kader PPP Bali siap melawan tindakan sepihak tersebut.
Isu yang berkembang menyebutkan bahwa pemecatan ini dilakukan karena pengurus DPW PPP Bali tidak mendukung Mardiono untuk maju sebagai ketua umum dalam Muktamar PPP. Namun, pengurus PPP Bali membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa alasan di balik pemecatan tidak jelas.
“PPP ini kan partai Islam tertua. Harusnya ada kaidah-kaidah yang perlu dilakukan, semisal tabayyun terlebih dahulu. Ini kan tidak. Main pecat-pecat saja, organisasi kelas kampung saja ada aturan mainnya,” kata Plt Ketua DPW PPP Bali, Idy Muzayyad, Jumat (12/7/2024).
Kinerja DPW PPP Bali dan Kekecewaan PengurusIdy Muzayyad merasa heran dengan keputusan partai yang memecat dirinya dan seluruh pengurus DPW PPP Bali secara sepihak. Menurut Idy, kinerja DPW PPP Bali cukup signifikan dengan kenaikan kursi 100 persen di DPRD kabupaten/kota. Keberhasilan ini seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh DPP PPP.
“PPP ini adalah partai yang memiliki sejarah panjang dalam dunia politik Indonesia. Seharusnya, setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat dan melalui proses yang jelas. Kami di DPW PPP Bali merasa telah bekerja keras dan memberikan kontribusi nyata,” ujar Idy.
Idy juga menyesalkan tidak adanya musyawarah terkait kebijakan pergantian kepengurusan DPW Bali. Menurutnya, tindakan ini menunjukkan kurangnya komunikasi yang baik antara DPP dan DPW. “Kalau kita tidak peduli, maka kezaliman lain akan terjadi. Dan kalau itu terjadi, PPP akan tambah terpuruk lagi,” imbuhnya.
Langkah Hukum dan Upaya Pembatalan KeputusanIdy Muzayyad berencana menggugat pemecatan sepihak tersebut ke mahkamah partai. Ia menegaskan bahwa pemecatan ini dilakukan tanpa komunikasi formal dengan kader DPW PPPĀ Bali. “Komunikasi secara formal belum ada. Hanya dari surat-menyurat itu,” ujarnya.
Pengurus PPP Bali telah menerima surat pemecatan dari DPP PPP, namun mereka masih berupaya mengajukan pembatalan terkait keputusan Mardiono. Idy menegaskan bahwa DPW PPP Bali akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan memastikan kebijakan partai tetap berada pada jalur yang benar.
Dukungan dan Solidaritas KaderKeputusan pemecatan ini juga menimbulkan solidaritas di kalangan kader PPP Bali. Mereka menyatakan siap melawan keputusan tersebut dan mendukung upaya Idy Muzayyad dalam memperjuangkan hak-haknya. Para kader menilai bahwa keputusan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merusak citra partai di mata masyarakat.
“Kami akan terus berjuang dan mengawasi setiap kebijakan partai yang melenceng. PPP harus kembali ke jalur yang benar dan mendengarkan aspirasi kadernya,” tegas salah satu kader PPP Bali.
KesimpulanPemecatan seluruh pengurus DPW PPP Bali oleh Mardiono telah memicu reaksi keras dari kader partai di Bali. Dengan kinerja yang signifikan dan tanpa adanya komunikasi yang baik, keputusan ini dianggap tidak adil dan merugikan. Upaya hukum akan ditempuh untuk membatalkan keputusan ini, dan para kader PPP Bali siap melawan demi menjaga integritas partai.
PALU Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) dan menimbu
PERISTIWA
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyampaikan adanya dugaan kejanggalan dalam salinan dokumen ijazah Presiden ke7 RI
POLITIK
Oleh Yakub F. IsmailDALAM beberapa bulan terakhir dunia benarbenar menghadapi badai perang yang begitu dahsyat dampaknya bagi seluruh send
OPINI
JAKARTA Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menyoroti dugaan keterlibatan kepentingan politik dalam sejumlah aksi mahasiswa
POLITIK
MEDAN Seorang mahasiswa berinisial CS (25) asal Tebing Tinggi, Sumatera Utara, ditangkap petugas di Bandara Internasional Kualanamu sete
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Rasyid Siddiq, S.H., CDRA., CPLA.DI atas mejameja kekuasaan, angkaangka ekonomi sering menjadi dasar pengambilan kebijakan. Pertumbu
OPINI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan, meski pemerintah memberlakukan moratoriu
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan di wilay
NASIONAL
JAKARTA Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menyoroti dugaan adanya keterlibatan aktor politik di balik aksi penolakan terha
POLITIK
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyatakan dukungan kepada David Luther Lubis u
POLITIK