Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA -Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/1). Godam diperiksa sebagai saksi terkait perlintasan eks kader PDI-P, Harun Masiku, yang kini berstatus tersangka dalam kasus suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR.
Godam tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.49 WIB didampingi dua orang. Dalam keterangannya, Godam mengaku dipanggil oleh penyidik untuk memberikan keterangan terkait perlintasan Harun Masiku, yang hingga saat ini masih menjadi buronan.
“Untuk keterangan sebagai saksi terkait perlintasan Harun Masiku,” ujar Godam setelah tiba di KPK.
Kasus Harun Masiku mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat di antaranya sebagai tersangka. Keempat tersangka tersebut adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saiful Bahri, dan Harun Masiku.
Namun, saat OTT tersebut digelar, Harun Masiku berhasil lolos dan hingga kini masih berstatus buronan. KPK terakhir kali mendeteksi Harun Masiku berada di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jakarta Selatan. Kasus ini terkait dengan dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW.
Harun Masiku sendiri hingga saat ini masih menjadi buronan dan termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
(N/014)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL