OTT Gubernur Riau: KPK Sita Uang Rupiah, Dolar AS & Poundsterling
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    
JAKARTA -Panggung demokrasi Indonesia kembali menampilkan momen bersejarah saat Prabowo Subianto ditetapkan sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Detik-detik penting ini tidak hanya menjadi momentum politik, tetapi juga menyiratkan pesan penting tentang persatuan dan semangat kebangsaan.
Pantauan dari acara penetapan KPU RI menunjukkan momen salam persahabatan antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, pasangan calon nomor urut 1 pada Pilpres 2024. Setelah berpidato, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, bersalaman dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun, apa yang terjadi selama salam itu menjadi sorotan.
Prabowo, dengan sikap yang berbeda, tampak menggenggam erat badan Anies dan bahkan mencengkeramnya sambil menggoyang-goyangkan. Reaksi Anies pun terlihat, sementara Gibran hanya tersenyum mengamati momen tersebut. Mereka terlihat berbincang sebentar sebelum bersalaman secara formal.
Dalam pidatonya, Prabowo tidak hanya menyampaikan rasa terima kasih kepada partai pengusung dan seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menyentuh mengenai kontestasi politik yang telah berakhir. Dia mengakui pengalaman menjadi kontestan yang kalah dan mengajak semua pihak untuk kembali bersatu demi kebaikan bangsa.
“Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai, kita semua lelah dan mungkin ada di antara kita yang tidak puas dan kecewa, Mas Anies dan Muhaimin, saya pernah berada di posisi anda. Saya tahu senyuman anda berat sekali itu tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita,” ujar Prabowo, meneguhkan semangat kebersamaan.
Lebih lanjut, Prabowo menggarisbawahi pentingnya debat dan persaingan yang tajam sebagai bagian dari refleksi demokrasi. Dia mengajak semua pihak untuk merangkul semangat persatuan, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, dengan fokus utama pada kepentingan rakyat.
“Apakah bersatu itu di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan, sama-sama kita berjuang untuk rakyat kita, sama-sama kita berjuang dengan secepat-cepatnya kita membawa kebaikan, peningkatan untuk rakyat kita,” pungkasnya, mengingatkan bahwa persatuan adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.
(N/014)
                    
                JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
                    
                JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
                    
                JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
                    
                JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
                    
                JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan