Polda Sumut Minta Waktu Dua Bulan Ungkap Kematian Winda Lorenza Gowasa
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan ketika salah satu pengacara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meminta diskresi terkait waktu penyerahan nama-nama saksi. Permohonan tersebut disampaikan karena khawatir nama-nama saksi tersebut akan bocor sebelum waktu yang ditentukan.
Ketua MK, Suhartoyo, memberikan penjelasan mengenai jadwal sidang serta jumlah saksi dan ahli yang dapat diserahkan ke MK. Namun, pengacara Anies-Imin, Heru Widodo, meminta agar pihaknya diberikan kelonggaran untuk menyerahkan daftar nama saksi pada hari Senin, mengingat hari Jumat merupakan hari libur nasional.
Namun, Suhartoyo menegaskan bahwa aktivitas persidangan harus dilakukan pada hari kerja untuk menghindari masalah keabsahan sidang di masa yang akan datang. Dia menyatakan bahwa nama saksi tidak akan bocor ke publik kecuali disampaikan oleh pihak yang menyerahkan.
Meskipun demikian, Heru tetap menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi intimidasi terhadap saksi jika nama-nama mereka bocor ke publik sebelum waktu yang ditentukan. Namun, Suhartoyo kembali menegaskan bahwa nama saksi harus diserahkan satu hari sebelum persidangan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk mempelajarinya.
Heru kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan MK, namun tetap mengajukan permohonan untuk menyampaikan perubahan nama saksi saat persidangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan saksi yang tiba-tiba tidak dapat hadir di hari persidangan.
Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 terus menjadi sorotan publik, tidak hanya karena substansi perselisihan, tetapi juga karena proses hukum yang berjalan di MK. Keseimbangan antara kepentingan privasi dan transparansi dalam proses pengadilan menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus ini.
(K/09)
MEDAN Polda Sumatera Utara meminta waktu sekitar dua bulan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab kematian Winda Lorenza Gowasa, 35
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan kasus kematian Sutrimo, pria asal Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, terus berlanjut setelah proses ekshumasi dan autop
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Menurut dia, kehadira
NASIONAL
AMBON Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Maluku memproses Kapolsek di jajaran Polresta Ambon dan P.P. Lease, Iptu LOY, sete
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Wayan Sudirta mempertanyakan alasan Hari Sih Advianto ingin menjadi hakim agung. Way
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNIPolri. Infrastruktur tersebut
NASIONAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa tidak hadir dalam persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden RI k
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT Saudara Cemerlang Abadi (SAUCA) meraih Juara 3 Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Teladan tingkat nasional dalam rangkaian peri
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tanpa wakil kepala daerah dapat m
POLITIK