Pemprov Sumut Permudah Bayar Pajak Kendaraan, Warga Tak Lagi Wajib Bawa KTP Pemilik Lama
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA – Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan ketika salah satu pengacara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meminta diskresi terkait waktu penyerahan nama-nama saksi. Permohonan tersebut disampaikan karena khawatir nama-nama saksi tersebut akan bocor sebelum waktu yang ditentukan.
Ketua MK, Suhartoyo, memberikan penjelasan mengenai jadwal sidang serta jumlah saksi dan ahli yang dapat diserahkan ke MK. Namun, pengacara Anies-Imin, Heru Widodo, meminta agar pihaknya diberikan kelonggaran untuk menyerahkan daftar nama saksi pada hari Senin, mengingat hari Jumat merupakan hari libur nasional.
Namun, Suhartoyo menegaskan bahwa aktivitas persidangan harus dilakukan pada hari kerja untuk menghindari masalah keabsahan sidang di masa yang akan datang. Dia menyatakan bahwa nama saksi tidak akan bocor ke publik kecuali disampaikan oleh pihak yang menyerahkan.
Meskipun demikian, Heru tetap menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi intimidasi terhadap saksi jika nama-nama mereka bocor ke publik sebelum waktu yang ditentukan. Namun, Suhartoyo kembali menegaskan bahwa nama saksi harus diserahkan satu hari sebelum persidangan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk mempelajarinya.
Heru kemudian menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan MK, namun tetap mengajukan permohonan untuk menyampaikan perubahan nama saksi saat persidangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan saksi yang tiba-tiba tidak dapat hadir di hari persidangan.
Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 terus menjadi sorotan publik, tidak hanya karena substansi perselisihan, tetapi juga karena proses hukum yang berjalan di MK. Keseimbangan antara kepentingan privasi dan transparansi dalam proses pengadilan menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus ini.
(K/09)
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menerapkan kebijakan baru dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun
EKONOMI
JAKARTA Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan massa buruh dalam rangka aksi Hari Buruh Internasional atau
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan perjalanan politiknya yang telah lima kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden (pi
POLITIK
MEDAN Sidang gugatan wanprestasi terkait proyek pembangunan Biara FSE di Medan kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap fenomena korupsi di kalangan pejabat berpendidikan tinggi dan ber
POLITIK
JAKARTA Wacana pembentukan tim asesor untuk menentukan status aktivis hak asasi manusia (HAM) menuai penolakan dari anggota DPR RI. Angg
POLITIK
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru terkait skema pembagian pendapatan antara pengemudi ojek online (ojol) d
EKONOMI
MEDAN Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja di Sumatera Utara (Sumut) akan menggelar aksi unjuk ra
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk
POLITIK
MEDAN Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, Gindra Tardy, diperiksa sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan pemalsuan cek dan pe
HUKUM DAN KRIMINAL