Peringati Hari Air Sedunia Warga Kampung Bayam Jakarta Utara Tuntut Hak Air dan Listrik

JAKARTA UTARA – Suara protes dan kegelisahan warga Kampung Bayam di Jakarta Utara bergema dalam peringatan Hari Air Sedunia di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada Jumat (22/3/2024). Dalam acara tersebut, perwakilan warga Kampung Bayam, Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), dan Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (Kruha) bersama-sama menuntut pemerintah untuk memenuhi hak air dan listrik mereka.

Menurut Muhammad Furqon, salah satu warga Kampung Bayam, aliran air dan listrik ke kawasan mereka telah diputus sejak Maret 2023. Kondisi ini telah menimbulkan kesulitan besar bagi warga sehari-hari.

“Dari awal masuk ke Kampung Bayam tanggal 13 Maret 2023, air dan listrik telah diputus. Hingga saat ini, kami masih mengalami kesulitan besar akibat masalah ini,” ungkap Furqon.

Furqon menjelaskan bahwa warga Kampung Bayam terpaksa harus menggali air tanah dan membuat saringan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, terutama dalam situasi di mana air hujan tidak tersedia. Namun, kondisi ini tidaklah ideal, dan air yang mereka dapatkan tidak selalu aman untuk dikonsumsi.

“Dalam situasi seperti ini, kami terpaksa mengandalkan air tanah yang kami saring. Namun, ini bukanlah solusi yang ideal, terutama untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari kami,” tambahnya.

Furqon menyampaikan harapannya agar pemerintah membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera. Dia mengajak pihak PT Jakpro dan Pj Gubernur DKI Jakarta untuk duduk bersama dengan warga Kampung Bayam dan mencari solusi terbaik untuk memenuhi hak-hak dasar mereka akan air dan listrik.

“Kami menuntut agar pemerintah segera membuka ruang dialog dengan kami. Kami ingin akses air dan listrik segera dibuka kembali untuk kami,” tegasnya.

Dalam situasi di mana akses terhadap air bersih dan listrik menjadi hak dasar yang tak terpisahkan dari kesejahteraan masyarakat, suara protes warga Kampung Bayam menjadi pengingat bagi pemerintah akan tanggung jawab mereka untuk memastikan hak-hak dasar ini terpenuhi bagi seluruh warga negara.

(AS)