
Bupati Tapteng Perintahkan Cabut Sawit di Hutan Lindung Dolok Sigordang: Pelaku Terancam Pidana
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
Pemerintahan
JAKARTA -Sebuah langkah kontroversial terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), yang kembali disorot dalam rapat Panitia Kerja DPR bersama pemerintah pada hari ini. Anggota DPD RI, Sylviana Murni, atau yang akrab disapa Mpok Sylvi, mengusulkan agar gubernur atau wakil gubernur DKJ memiliki unsur Betawi.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (15/3/2024) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.
“Saya melihat Papua ada OAP (orang asli Papua). Bahkan ada, mudah-mudahan saya nggak salah, ada 14 anggota DPR wajib OAP,” ujar Sylviana Murni dalam rapat, menyoroti keberadaan OAP dalam konteks Papua.
Baca Juga:
Dalam usulannya, Sylviana Murni mempertegas perlunya representasi masyarakat Betawi dalam kepemimpinan DKJ. Dia menekankan bahwa pasangan calon yang ditunjuk oleh partai harus memiliki unsur Betawi, memberikan kesempatan kepada masyarakat Betawi untuk turut serta dalam kepemimpinan daerah.
Namun, proposal tersebut menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian menganggapnya sebagai langkah penting untuk memberdayakan dan memberikan keadilan kepada masyarakat Betawi, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap keberagaman dan kesetaraan dalam konteks politik lokal.
Baca Juga:
Sylviana Murni juga menyertakan kriteria yang harus dipenuhi oleh orang Betawi, termasuk keterlibatan aktif dalam kontribusi dan perjuangan untuk Jakarta. Namun, upaya untuk mengimplementasikan usulan tersebut masih memerlukan diskusi lebih lanjut dan evaluasi mendalam terhadap dampaknya terhadap sistem politik dan sosial di DKJ.
Pertanyaan tentang bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi dinamika politik dan hubungan antar-etnis di DKJ masih menggantung, sementara pandangan dari berbagai pihak terus diperjuangkan demi mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Dalam konteks perdebatan ini, RUU DKJ kembali menjadi sorotan publik, menggarisbawahi pentingnya dialog antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan representatif bagi semua pihak yang terlibat.
Kendati demikian, perjalanan RUU DKJ dan pengaruh usulan Sylviana Murni terhadapnya tetap menjadi bahan perbincangan hangat dalam dinamika politik dan perubahan sosial di DKJ.
(K/09)
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menyatakan keprihatinannya atas maraknya praktik perambahan hutan lindung di
PemerintahanBATU BARA Warga Kecamatan Tanjung Tiram dan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, mengeluhkan gangguan listrik yang sudah berlangsun
EkonomiJAKARTA TIMUR Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur mengevakuasi jenazah seora
PeristiwaMEDAN Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18 dari tiap desa di Kota Padangsidimpuan kembali d
Hukum dan KriminalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berhasil mengungkap praktik pengoplosa
Hukum dan KriminalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah proyek fiktif di Divisi Engineering Pro
NasionalJAKARTA Setelah pengakuan emosional Farel Prayoga tentang ibu kandungnya yang selama 14 tahun tak pernah bersamanya, kini giliran ibu tiri
EntertainmentJAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa lebih dari 200 pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan permo
PemerintahanMALANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Malang
PemerintahanMEDAN Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memberikan jaminan kemudahan berinves
Pemerintahan