
ChatGPT Down Massal di Seluruh Dunia: Produktivitas Jutaan Pengguna Terganggu, Ada Apa?
MEDAN Kabar kurang menyenangkan datang bagi jutaan pengguna setia ChatGPT. Pada Selasa, 10 Juni 2025, layanan kecerdasan buatan (AI) ter
Peristiwa
JAKARTA -Sebuah langkah kontroversial terjadi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), yang kembali disorot dalam rapat Panitia Kerja DPR bersama pemerintah pada hari ini. Anggota DPD RI, Sylviana Murni, atau yang akrab disapa Mpok Sylvi, mengusulkan agar gubernur atau wakil gubernur DKJ memiliki unsur Betawi.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Badan Legislasi DPR, Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (15/3/2024) tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Baleg Supratman Andi Agtas.
“Saya melihat Papua ada OAP (orang asli Papua). Bahkan ada, mudah-mudahan saya nggak salah, ada 14 anggota DPR wajib OAP,” ujar Sylviana Murni dalam rapat, menyoroti keberadaan OAP dalam konteks Papua.
Baca Juga:
Dalam usulannya, Sylviana Murni mempertegas perlunya representasi masyarakat Betawi dalam kepemimpinan DKJ. Dia menekankan bahwa pasangan calon yang ditunjuk oleh partai harus memiliki unsur Betawi, memberikan kesempatan kepada masyarakat Betawi untuk turut serta dalam kepemimpinan daerah.
Namun, proposal tersebut menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian menganggapnya sebagai langkah penting untuk memberdayakan dan memberikan keadilan kepada masyarakat Betawi, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap keberagaman dan kesetaraan dalam konteks politik lokal.
Baca Juga:
Sylviana Murni juga menyertakan kriteria yang harus dipenuhi oleh orang Betawi, termasuk keterlibatan aktif dalam kontribusi dan perjuangan untuk Jakarta. Namun, upaya untuk mengimplementasikan usulan tersebut masih memerlukan diskusi lebih lanjut dan evaluasi mendalam terhadap dampaknya terhadap sistem politik dan sosial di DKJ.
Pertanyaan tentang bagaimana kebijakan ini akan memengaruhi dinamika politik dan hubungan antar-etnis di DKJ masih menggantung, sementara pandangan dari berbagai pihak terus diperjuangkan demi mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
Dalam konteks perdebatan ini, RUU DKJ kembali menjadi sorotan publik, menggarisbawahi pentingnya dialog antara pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan representatif bagi semua pihak yang terlibat.
Kendati demikian, perjalanan RUU DKJ dan pengaruh usulan Sylviana Murni terhadapnya tetap menjadi bahan perbincangan hangat dalam dinamika politik dan perubahan sosial di DKJ.
(K/09)
MEDAN Kabar kurang menyenangkan datang bagi jutaan pengguna setia ChatGPT. Pada Selasa, 10 Juni 2025, layanan kecerdasan buatan (AI) ter
PeristiwaSINGAPURA Tersangka kasus korupsi eKTP, Paulus Tannos, yang ditangkap di Singapura, menyatakan secara tegas enggan diekstradisi ke Indo
PemerintahanJAKARTA Media sosial diramaikan dengan perbincangan mengenai dua nama kapal, JKW Mahakam dan Dewi Iriana, yang dikaitkaitkan dengan
NasionalNAGAN RAYA Kebakaran kembali melanda Kabupaten Nagan Raya, pada Selasa malam (10/6/2025). Insiden yang terjadi sekitar pukul 20.00 WIB i
PeristiwaBANDA ACEH Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar pada Selasa sore (10/6/2025) menyebabkan se
PeristiwaJAKARTA BARAT Pemilik pabrik lilin yang terbakar di kawasan Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, telah menyepakati untuk membangun kembali
PeristiwaJAKARTA Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (10/6
NasionalJAKARTA Kinerja eks Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo, Hokky Situngkir, dan mantan Direktur Pengendali
Hukum dan KriminalOSAKA Tim Nasional Indonesia menelan kekalahan telak 06 dari Jepang dalam laga terakhir babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona
OlahragaBATU BARA Pemerintah Desa Bogak kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kegiatan bertaju
Pendidikan