Ma’ruf Sebut Penyelenggara Pelayanan Publik Tak Bisa Bekerja Biasa-biasa Saja

JAKARTA -Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, menggarisbawahi pentingnya peran Ombudsman sebagai lembaga negara yang independen dalam menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI tahun 2023, Ma’ruf menegaskan bahwa keterlibatan Ombudsman sejalan dengan semangat UUD 1945, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutannya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (14/3/2024), Ma’ruf menekankan bahwa kualitas pelayanan publik yang baik adalah cerminan keberadaan negara yang peduli dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama.

Pentingnya aksesibilitas pelayanan publik juga menjadi sorotan Ma’ruf, yang menganggapnya sebagai salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Dia menekankan bahwa pelayanan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, sebagai langkah nyata dalam memastikan keberhasilan pembangunan yang inklusif.

Menyoroti aduan masyarakat yang masuk ke Ombudsman, Ma’ruf memperhatikan bahwa aduan tersebut menjadi parameter utama dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Dia mendorong agar penyelenggara pelayanan publik tidak menganggap remeh aduan yang masuk, karena hal tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Dalam konteks persaingan global saat ini, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kunci penting dalam menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, Ma’ruf meminta Ombudsman untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak terkait, baik di level nasional maupun daerah, guna memperluas akses pengaduan dan memastikan tindak lanjut yang efektif.

Sebagai penutup, Ma’ruf menegaskan pentingnya sosialisasi peran dan fungsi Ombudsman kepada masyarakat serta peningkatan literasi mengenai hak-hak dalam mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang lebih kuat antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan inklusif.

(K/09)