
Jokowi Diutus Prabowo Hadiri Pemakaman Paus, PAN: Tidak Ada Matahari Kembar
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang bersedia menjadi utusan P
Politik
JAKARTA -Kontroversi meruncing di jagat politik Indonesia ketika anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Ali, menilai bahwa tidak ada partai politik yang serius dalam mengajukan hak angket DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Menurutnya, sikap Partai Nasdem yang ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI-P menunjukkan ketidakseriusan dalam upaya penyelidikan tersebut.
Dalam pernyataannya pada Selasa (12/3/2024), Ahmad Ali mengungkapkan keyakinannya bahwa kebenaran politik tidak mutlak dan bahwa saling menyandera dalam hal ini menunjukkan kurangnya keseriusan dari partai politik terkait. Baginya, jika partai-partai tersebut sungguh-sungguh, hak angket seharusnya dapat direalisasikan tanpa perlu membuat perjanjian dengan pihak lain.
Ali menegaskan bahwa persyaratan untuk mengajukan hak angket tidaklah sulit, hanya membutuhkan tanda tangan 25 anggota DPR RI minimal dari dua fraksi partai yang berbeda. Namun, keempat partai politik yang dikatakan mendorong hak angket masih berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, kecuali PKS yang merupakan pendukung hak angket di luar pemerintahan.
Baca Juga:
Ali mengkritik sikap parpol yang masih berada di dalam pemerintahan namun mendukung hak angket, dengan menyarankan agar mereka mundur terlebih dahulu dari kabinet sebelum mengajukan hak angket. Baginya, hak angket bertujuan untuk memakzulkan Presiden Jokowi, sehingga partai-partai tersebut seharusnya mundur dari kabinet sebagai tindakan konsisten.
Dalam pandangannya, jika langkah tersebut tidak diambil, maka usulan hak angket hanya merupakan strategi politik untuk meningkatkan daya tawar dalam pemerintahan selanjutnya. Ali menyatakan kecurigaannya bahwa partai-partai tersebut mengajukan hak angket semata-mata untuk kepentingan politik dan bukan untuk meningkatkan demokrasi.
Baca Juga:
Sementara itu, usulan hak angket pertama kali diajukan oleh calon presiden Ganjar Pranowo dan disambut positif oleh Anies Baswedan. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari anggota dewan untuk mengajukan hak angket tersebut, meskipun usulan tersebut sudah disampaikan pada rapat paripurna DPR RI pada 5 Maret 2024.
Kontroversi ini semakin memanaskan persaingan politik di Indonesia, memunculkan pertanyaan tentang keseriusan partai politik dalam menjaga integritas demokrasi dan menegakkan kebenaran dalam proses pemilu.
(K/09)
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan apresiasi atas sikap Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang bersedia menjadi utusan P
PolitikJAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo menanggapi santai laporan polisi yang dilayangkan relawan Presiden Joko Wido
PolitikJAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan signifikan pada Sabtu (26/4). Berdasarkan data dari laman resm
EkonomiJAKARTA Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani memberikan pembelaan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang be
PolitikBITVONLINE.COM Pernah merasa pusing, lemas, atau bahkan tidak bersemangat setelah bangun siang? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar perasa
KesehatanBITVONLINE.COM Selama ini, daging ayam dikenal sebagai sumber protein rendah lemak yang kerap menjadi pilihan sehat dibandingkan daging mer
KesehatanJAKARTA Pesinetron sekaligus mantan anggota DPR RI periode 20142019, Krisna Mukti, kembali buka suara soal kegagalannya mencalonkan diri s
EntertainmentBITVONLINE.COM Patung SigaleGale menjadi simbol budaya ikonik dari masyarakat Batak Toba di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Lebih dari
Seni dan BudayaBITVONLINE.COM Dalam dunia literasi dan intelektual Islam di Indonesia, nama Dr. H. Fahruddin Faiz, S.Ag., M.Ag. menjelma sebagai ikon fils
SosokOlehTonny Trimarsanto APADA 2024 lalu, film saya Under the Moonlight (Nur) diputar di beberapa festival. Setiap kali selesai pemutaran, sel
Opini