UMSU Dorong Kemandirian Ekonomi Desa lewat Bantuan Alat Produksi Abon dan Cookies
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Antonius Kosasih dari jabatannya sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Taspen. Keputusan ini diambil setelah Antonius terseret dalam dugaan korupsi terkait kegiatan investasi fiktif yang tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Antonius Kosasih, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investasi PT Taspen pada tahun 2019 hingga 2020, terpapar dalam kasus investasi fiktif yang terjadi pada tahun 2019. Pemerintah menanggapinya dengan serius, memastikan bahwa tidak ada ruang bagi korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
Sebagai seorang profesional dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni, Antonius telah mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992. Selain itu, ia juga melanjutkan studi Magister Manajemen Keuangan dan Investasi di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), yang menambah kredibilitasnya dalam bidang keuangan.
Namun, rekam jejak Antonius tidak luput dari sorotan. Ia sebelumnya juga terlibat dalam kontroversi terkait tuduhan pernikahan ghaib untuk mendapatkan investasi, yang kemudian dibantah oleh kuasa hukumnya. Isu lain yang mengguncang adalah dugaan pengelolaan dana sebesar Rp 300 triliun untuk kepentingan kampanye calon presiden tahun 2024, yang juga dibantah oleh pihak terkait.
Dalam menghadapi berbagai tudingan dan isu yang berkembang, Antonius Kosasih telah melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong ke polisi. Langkah ini menunjukkan bahwa ia bersedia untuk membuktikan kebenaran dan membela reputasinya.
Pada akhirnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pencopotan Antonius sebagai Dirut PT Taspen dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan dugaan korupsi oleh KPK. Langkah ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di lembaga-lembaga negara, serta memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
Skandal korupsi PT Taspen menjadi sorotan utama dalam dunia politik dan bisnis Indonesia, mengingat pentingnya peran perusahaan BUMN dalam menyediakan layanan jaminan pensiun bagi para pegawai negeri. Kita akan terus memantau perkembangan kasus ini dan harapannya, tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
(K/09)
KUALA, LANGKAT Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menyerahkan peralatan produksi abon sapi dan cookies kepada Kelompok Ibui
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan di balik pernyataannya yang menyebut konsumsi telur dapat menyebabkan
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan sebagian keuntungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) u
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal isu reshuffle kabinet se
POLITIK
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sekitar 300 ribu pecandu narkoba di Indonesia telah terdeteksi. Menurutn
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gra
NASIONAL
BATU BARA Warga Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengeluhkan kondisi pasokan listrik yang dinilai semakin m
PERISTIWA
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh Dr Sutio Jumagi Akhirno bertemu Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan di Mapolda Aceh,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumatera Utara Poppy Marulita Hutagalung dimutasi dari jabatannya menjadi kepala bidang. Poppy ki
PEMERINTAHAN