KPK Menegaskan Pengusutan Kasus Ganjar Pranowo, Begini Tanggapan Deddy

JAKARTA -Pengusutan laporan terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, telah memunculkan polemik politik yang kembali mengemuka. Politikus PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan keraguan atas independensi penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sangat politis,” tegas Deddy kepada wartawan dalam pernyataannya pada Kamis (7/3/2024). Ia menilai bahwa laporan terhadap Ganjar Pranowo dilakukan dengan maksud mengalihkan isu terkait wacana pengajuan hak angket terhadap proses pemilu dan dugaan penggelembungan suara di beberapa daerah.

Deddy mencurigai bahwa pelapor, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, yang juga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di wilayah Bogor, memiliki motif politik di balik laporannya terhadap Ganjar Pranowo.

“Pengalihan isu soal penggelembungan suara dan hak angket, menurut saya begitu. Karena pelapornya orang PSI di Bogor, laporannya tentang di Jateng,” ujarnya.

Namun, KPK menegaskan bahwa pengusutan kasus tersebut tidak dipengaruhi oleh urusan politik. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan bahwa pihaknya tidak melihat adanya unsur politisasi dalam penanganan kasus tersebut.

“Kalau kami itu kan nggak pernah melihat apakah ini ada unsur politisnya atau nggak. Apakah ini warnanya merah, kuning, hijau, abu-abu. Saya nggak lihat seperti itu,” jelasnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/3).

Laporan dari IPW yang baru masuk di KPK pada Selasa (5/3) akan ditangani dengan serius seperti laporan masyarakat lainnya, tanpa memandang latar belakang politik pelapor.

Polemik ini menunjukkan bahwa isu hukum dan politik seringkali saling terkait dalam konteks penegakan keadilan. Tantangan bagi KPK adalah menjaga independensinya dalam menegakkan hukum, terlepas dari tekanan politik yang mungkin muncul. Kedepannya, publik tentu akan terus mengikuti perkembangan kasus ini, mempertanyakan transparansi dan integritas lembaga anti-korupsi di Tanah Air.

(K/09)