JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang merupakan salah satu isu yang penting dalam upaya pemulihan aset negara. Hingga saat ini, pengembalian aset negara dari kasus BLBI baru mencapai Rp34 triliun, dari total perkiraan sebesar Rp111 triliun. Dalam upaya menangani masalah ini, Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa skema penyelesaian sudah dibuat dan akan segera dia koordinasikan. Ia juga menekankan pentingnya menyelesaikan masalah eksekusi tanah milik obligator yang terkait dengan kasus BLBI.
Sebagai mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Hadi Tjahjanto berjanji akan berkoordinasi secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk turun langsung ke lapangan. Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI), dalam upaya pemulihan hak negara terkait BLBI. Satgas BLBI bertugas untuk mengeksekusi utang sejumlah Rp110,45 triliun dari 48 obligor dan debitur dana BLBI.
Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam proses pemulihan aset, seperti daftar aset yang tercecer saat pemberlakuan BLBI. Dengan adanya komitmen dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, diharapkan upaya penyelesaian kasus BLBI dapat dipercepat dan keseluruhan aset negara yang terkait dengan kasus tersebut dapat dikembalikan sepenuhnya. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat keuangan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga:
(FZ/011)
Baca Juga:
JAKARTA PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa kisruh administrasi empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utar
Nasional
TAPTENG Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar Apel Hari Kesadaran Nasional yang dirangkaikan dengan penyerahan 386 Surat Keputusan
Pemerintahan
TAPTENG Dua anggota DPRD Tapanuli Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI Prabowo Subianto
Nasional
ACEH Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haythar, menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang menetapkan empat pulau sengketaPulau Pa
Nasional
Padang Lawas Utara Kepolisian Resor Tapanuli Selatan melalui Tim Satresnarkoba berhasil mengungkap jaringan pengedar narkoba antar kabup
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Dua pria termasuk seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditangkap oleh Tim Opsnal Polsek Padang Bolak, Polres Tapanuli Selatan, dalam r
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peretasan email oleh sindikat internasional yang mengakibatkan kerugian seb
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Malik Musa, SH, M.Hum, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Presiden RI Prabow
Nasional
SERANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cilegon menuntut hukuman mati terhadap tiga terdakwa dalam kasus pembunuhan keji terhadap
Hukum dan Kriminal
