Bobby Nasution Usul Enam BUMD Sumut Dimerger, Target Jadi Tiga atau Empat Perusahaan Lebih Kuat
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Presiden Joko Widodo mengumumkan pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam reshuffle kabinet pada Rabu (21/2/2024). Bersamaan dengan pelantikan AHY, Presiden Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Sebagai Menteri ATR, AHY diharapkan akan memegang tanggung jawab penting dalam merumuskan kebijakan terkait agraria dan tata ruang di Indonesia. Dalam pengumuman tersebut, disebutkan bahwa AHY akan menjabat sebagai Menteri ATR selama 8 bulan ke depan, hingga sisa masa jabatan 2019-2024.
Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada tugas dan tanggung jawab AHY sebagai Menteri ATR, tetapi juga pada aspek finansialnya. Berapa gaji yang akan diterima AHY setiap bulannya sebagai seorang menteri? Menurut ketentuan yang berlaku, gaji menteri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, yang mana gaji pokok seorang menteri adalah sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Beserta dengan tunjangan yang diberikan kepada para menteri negara, termasuk AHY, sebesar Rp 13.608.000, maka total gaji dan tunjangan yang akan diterima AHY setiap bulannya adalah Rp 18.648.000. Meskipun jumlah tersebut belum mencapai angka Rp 20 juta, tetapi menjadi perhatian karena tidak mengalami perubahan selama 24 tahun terakhir.
Selain gaji dan tunjangan, AHY juga akan menerima dana operasional sebesar Rp 120 juta hingga Rp 150 juta. Namun, penting untuk dicatat bahwa tunjangan operasional ini hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan resmi sebagai seorang menteri, bukan untuk kepentingan pribadi.
Dalam konteks ini, pelantikan AHY sebagai Menteri ATR menjadi sorotan publik tidak hanya karena tanggung jawabnya dalam bidang agraria dan tata ruang, tetapi juga dalam hal aspek finansial yang terkait dengan jabatan menteri.
(K/09)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan penggabungan atau merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
PEMERINTAHAN
SLEMAN Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Presiden Prabowo Subianto untuk
HUKUM DAN KRIMINAL
BLITAR Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa Cipayung Plus Blitar Raya di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (25/6/2026), berla
PERISTIWA
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung sebelum penangkapan dan penahanan hak
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN PT Hutama Marga Waskita (Hamawas) dalam waktu dekat akan memberlakukan tarif pada ruas Jalan Tol Kuala TanjungTebing Tingg
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berharap perubahan bentuk hukum PT Dhirga Surya menjadi Perseroda mampu men
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap terkait tata kelola pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa moralitas, integritas, dan profesionalitas merupakan syarat utama yang harus dimilik
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mant
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin, mengungkap dugaan adan
HUKUM DAN KRIMINAL