AHY Mengambil Timpaan Menteri ATR, Memimpin Perubahan Menuju Reformasi

JAKARTA -Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sebelumnya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat, telah diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto.

Serah terima jabatan (sertijab) antara AHY dan Hadi Tjahjanto dilaksanakan di Jakarta pada hari Rabu, 21 Februari 2024. Pada acara tersebut, Hadi Tjahjanto secara resmi memindahkan tugasnya kepada AHY dan menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Penandatanganan dokumen sertijab menjadi momen penting dalam peralihan kekuasaan antara AHY dan Hadi Tjahjanto. AHY, yang juga merupakan Ketum Partai Demokrat, kemudian dilantik oleh Presiden Jokowi pada hari yang sama. Hal ini menegaskan peran AHY sebagai bagian dari kabinet presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam pernyataannya, AHY menegaskan komitmennya untuk mengejar prioritas kerja yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi, termasuk di antaranya adalah peningkatan efisiensi melalui implementasi sertifikasi tanah elektronik. AHY juga menyampaikan penghargaannya kepada Hadi Tjahjanto atas kinerja baik yang telah dilakukan selama 1 tahun 8 bulan menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

Proses penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN juga melibatkan pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada hari Senin, 19 Februari 2024. AHY menerima panggilan telepon dari Mensesneg tersebut dan diundang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi pada hari Selasa, 20 Februari 2024, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai menteri.

Sebagai pendahulu, Hadi Tjahjanto memberikan dukungan kepada AHY dengan memberikan pesan agar tidak takut menghadapi “mafia tanah”, yang merupakan salah satu tantangan utama dalam reformasi agraria di Indonesia.

Sejumlah pekerjaan menantang menunggu AHY, termasuk pencapaian target 120 Kota/Kabupaten Lengkap pada tahun 2024, penyelesaian program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk 120 juta bidang tanah yang telah terdaftar, serta revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 terkait pemberian hak kepada pengusaha untuk perdagangan karbon.

(K/09)