Guru Besar Unhas Makassar Kritik Jokowi, Rektor Sebut Tidak Mewakili Institusi

MAKASAR – Birokrasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar angkat bicara mengenai kontroversi yang melibatkan sejumlah guru besar dan dosen dalam mengkritisi perkembangan demokrasi menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.

Sebagai respons, birokrasi kampus tersebut mengeluarkan surat maklumat yang ditandatangani oleh Rektor Unhas Makassar, Profesor Jamaluddin Jompa, untuk menjaga situasi agar tetap kondusif di internal kampus.

Surat maklumat tersebut ditujukan untuk internal kampus Unhas dengan tujuan menghindari konflik yang tidak diinginkan, terutama terkait perbedaan pendapat dalam konteks politik. Profesor Jamaluddin menjelaskan bahwa surat maklumat dikeluarkan sebagai imbauan agar gesekan antaranggota kampus tidak menjadi terlalu keras dalam menghadapi perbedaan pendapat.

Baca Juga:

• Rondahaim Saragih Garingging: Sang Penjaga Kedaulatan Adat yang Terhapus dari Panggung Nasional
• Warga Natal Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 1 Natal

“Maklumat itu kemarin imbauan untuk internal Unhas untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terutama perpecahan, biasalah dalam berbeda pilihan, perbedaan pendapat, maka saya keluarkan maklumat untuk tidak terlalu keras gesekannya dalam konteks perbedaan itu tadi,” ungkap Jamaluddin (3/2/2024).

Meskipun sejumlah guru besar dan dosen yang mengkritik pemerintahan adalah akademisi Unhas Makassar, Profesor Jamaluddin menegaskan bahwa tindakan mereka tidak mewakili seluruh dosen Unhas Makassar. Beliau menekankan bahwa hanya beberapa dari ratusan guru besar yang terlibat dalam aksi tersebut.

Baca Juga:

• Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi
• Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

Sebelumnya, sejumlah guru besar dan dosen Unhas Makassar telah mengkritik pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Mereka membacakan pernyataan sikap dengan tema “UNHAS BERGERAK UNTUK DEMOKRASI” di depan gedung Rektorat Unhas Makassar.

 Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar, Profesor Amran Razak, menjelaskan bahwa pernyataan sikap tersebut bertujuan untuk menekankan pentingnya menjaga marwah demokrasi di Indonesia, terutama bagi mereka yang terlibat dalam reformasi.

Kisruh ini menandai adanya dinamika dalam lingkungan akademik yang turut merespons situasi politik di Tanah Air. Diskusi dan perdebatan mengenai arah demokrasi dan kepemimpinan menjadi sorotan dalam konteks peran universitas sebagai tempat berkembangnya pemikiran dan gagasan yang kritis.

 

(FZ)

 

 

Rondahaim Saragih Garingging: Sang Penjaga Kedaulatan Adat yang Terhapus dari Panggung Nasional

Warga Natal Dukung Polres Madina Tuntaskan Kasus Pembunuhan Siswa SMAN 1 Natal

Renovasi Sekolah Rakyat Tapsel Diduga Jadi Ajang Korupsi

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Rp7 Triliun Berisiko Disalahgunakan, JPPI Beri Peringatan

IDAI Dorong Pemerintah Perluas Program Cek Kesehatan Gratis untuk Anak Putus Sekolah

Pertamina Tegaskan Tidak Toleransi Penyelewengan BBM Subsidi di Rokan Hilir