Pemerintah Tolak Penghapusan Pasal Pidana Umrah Tanpa Izin, Ini Alasannya
JAKARTA Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan dampak besar apabila ketentuan pidana bagi penyelenggara perjalanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 03, Mahfud Md, mengumumkan rencananya untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 31 Januari 2024, Mahfud menyatakan bahwa surat pengunduran dirinya telah dicetak dan ia berencana menyerahkannya langsung kepada Presiden Jokowi begitu Jokowi kembali ke Jakarta pada 1 Februari 2024. Mahfud menegaskan bahwa ia tidak akan mengumumkan keputusan ini sebelum bertemu langsung dengan Presiden sebagai tanda penghormatan dan untuk menjaga etika karena ia diangkat ke jabatan tersebut dengan baik-baik.
Mahfud menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan dengan Capres Ganjar Pranowo dan juga TPN, dan ia menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan mundurnya. Ia menekankan pentingnya disiplin dalam politik dan menjaga etika serta moralitas dalam penggunaan jabatan publik, khususnya dalam konteks kampanye pemilihan presiden. Mahfud juga menyatakan bahwa salah satu alasan mundurnya adalah untuk memberi contoh kepada para menteri dan pejabat lain agar tidak menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik dan agar tidak meracuni generasi muda dengan praktik-praktik politik yang tidak etis.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, telah menyarankan agar Mahfud Md mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam mengingat keterlibatannya dalam Pemilihan Umum 2024. Ganjar Pranowo menekankan pentingnya integritas dan ketaatan pada aturan dalam menjalankan jabatan publik.
(FZ)
JAKARTA Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan dampak besar apabila ketentuan pidana bagi penyelenggara perjalanan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kondisi sosial ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif pada pertengahan 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pen
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah informasi yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) akan men
EKONOMI
MEDAN Peredaran narkotika jenis baru berupa vape yang mengandung etomidate atau dikenal dengan istilah Vape Pot Getar mulai mendapat p
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perkara dugaan penyimpangan bantuan bencana di Kabupaten Samosir kembali mengungkap fakta baru. Dalam persidangan di Pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas resmi dikukuhkan sebagai Duta Penggerak Ayah Teladan Kota Medan oleh Kepala Perwakilan (K
NASIONAL
MEDAN Raut ceria dan semangat para siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Jalan Flamboyan II, Medan Tuntungan, terlihat saat menerima kunj
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fakto
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mulai membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Ke
PENDIDIKAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat manta
HUKUM DAN KRIMINAL