Pimpinan Aksi Demo Terkait Pulau Rempang dan Galang Khawatir Akan Terjadi di Kabupaten Batu Bara. 

Batu Bara – Terkait aksi demo oleh Aliansi Peduli Masyarakat Melayu & Antar Suku Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang di gelar aksi didepan gedung DPRD Kabupaten Batu Bara jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh Sumatera Utara tentang penolakan Perencanaan Investasi Pengembangan Kawasan di Pulau Rempang dan Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Rabu 13/9/2023.

Dalam aksi demo didepan kantor DPRD Kabupaten Batu Bara ketua Aksi M Adam Malik menyampaikan kekhawatiran yang akan terjadi di Kabupaten Batu Bara akan senasib dengan pulau rempang dan galang yaitu penindasan kepada rakyat sendiri.

M adam malik pimpinan aksi

Masa aksi menolak proyek reklamasi penimbunan 7000 hektar yang akan dilaksanakan dikabupaten Batu Bara tahun 2040 yang akan datang.

Berdasarkan wawancara awak media Bitv kepada pimpinan aksi M Adam Malik menyatakan, “Bahwa Pemkab Batu Bara hari ini pada tahun 2019 telah membuat kajian kajian untuk mengubah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batu Bara 2020 dan 2040”. Ucap Adam.

“Namun pada masterplan mereka,kami membaca, masyarakat Melayu membaca adanya rencana rezim Kabupaten Batu Bara untuk membuat reklamasi tanah timbun sebanyak 7000 hektare”.

“itu bisa kita dapati peta petanya setiap kantor, baik kantor dinas ataupun kantor yang ada dikabupaten Batu Bara ini memposting peta peta tersebut dan itu sudah disahkan Rt/RW nya oleh Bupati beserta DPRD Batu Bara ”.

“Harapan kami masyarakat Melayu Kabupaten Batu Bara, Kami jelas tidak menginginkan adanya rencana raklamsi Yang diperuntukkan industri Kabupaten Batu Bara sebanyak 7000 hektare tersebut, kami berencana akan terus meminta kepada pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk tidak lagi membahas permasalahan itu serta mencabut kembali Rt/Rw tahun 2020 yang bagi kami sangat bermasalah hari ini berdampak kepada nelayan”.

“ingat jangan sampai rencana reklamasi ini yang telah digagas pemerintah Kabupaten Batu Bara terjadi 15 tahun kedepan seperti Rempang dan Galang di Kabupaten Batu Bara ini”. Tutup Adam.

Masa aksi juga kecewa terhadap pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) baik terhadap ketua propinsi yang dipimpin Bupati Batu Bara, maupun Daerah yang diketuai Muhammad syafii selaku ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.

Mengingat Mabmi salah satu organisasi melayu yang sudah lama hadir ditengah tengah masyarakat khususnya masyarakat Melayu. Mtk_07