NCBI: Cabut Tanda Kehormatan Dadan Hindayana
MEDAN Ketua/Pendiri Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih meminta Presiden Prabowo segera mencabut Bintang Mahap
NASIONAL
JAKARTA -Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera memulai sidang sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, yang dijadwalkan dimulai pada 8 Januari 2025. Ketua MK, Suhartoyo, mengungkapkan bahwa persiapan untuk sidang telah dilakukan dengan matang.
“Terhitung mulai 8 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi akan berjibaku kembali untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah,” ujar Suhartoyo dalam sambutannya pada Sidang Pleno Khusus MK, Kamis (2/1).
Rinciannya: Menurut Suhartoyo, MK telah menerima total 314 permohonan terkait dengan Pilkada 2024. Jumlah ini terdiri dari 23 permohonan untuk jabatan gubernur, 242 permohonan untuk bupati, dan 49 permohonan untuk wali kota. Dengan begitu, MK akan memeriksa sejumlah besar sengketa untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan adil.
” Kami imbau semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara adil tanpa pengaruh apa pun,” tambah Suhartoyo.
Pembagian Panel Hakim: Dalam sidang sengketa Pilkada 2024, MK akan membagi perkara tersebut ke dalam tiga panel hakim yang masing-masing terdiri dari tiga hakim konstitusi. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa panel-panel tersebut akan disiapkan untuk mengawal proses persidangan dengan efektif.
“Kami sudah membagi untuk 3 panel hakim. Pembagian panel ini mirip dengan yang dilakukan pada sidang sengketa Pileg sebelumnya,” kata Enny. Adapun formasi ketua panel adalah sebagai berikut: Panel pertama dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Panel kedua dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan Panel ketiga dipimpin oleh Prof. Arief Hidayat, dengan Enny Nurbaningsih sebagai bagian dari panel ketiga.
Sidang ini diyakini akan menjadi bagian penting dari proses penyelesaian sengketa Pilkada 2024 yang harus dipastikan berjalan dengan transparansi dan keadilan.
(N/014)
MEDAN Ketua/Pendiri Nation and Character Building Institute (NCBI) Juliaman Saragih meminta Presiden Prabowo segera mencabut Bintang Mahap
NASIONAL
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2026 turun menjadi US 144,9 miliar, dari posisi bu
EKONOMI
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa skema bagi hasil atau gross split hanya berlaku
EKONOMI
MEDAN Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan merilis jadwal terbaru layanan SIM Keliling di Kota Medan untuk periode 8 hingga
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi belak
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai mendukung penuh pelaksanaan Pesta Budaya Karo Mbure Ate Tedeh Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Merdek
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengakhiri peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan menyusul g
NASIONAL
JAKARTA Timnas Vietnam U19 kini berada dalam situasi genting untuk memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U19 2026 setelah kalah 1
OLAHRAGA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan refocusing atau penata
NASIONAL