Koordinator Aksi ADAKSI, Anggun Gunawan, dalam orasinya menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan perjuangan ini dengan langkah yang lebih tegas jika pemerintah tidak segera memenuhi tuntutannya. "Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan menggelar mogok massal. Semua dosen akan berhenti mengajar dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa, sampai pemerintah berkomitmen untuk membayarkan Tukin kami," ujar Anggun.
Baca Juga:
"Kementerian mengatakan mereka hanya punya uang Rp 2,5 T, itu hanya bisa meng-cover sekitar 30.000 dosen. Padahal jumlah dosen seluruhnya sekitar 80.000 orang. Kami menuntut Tukin untuk semua, bukan hanya sebagian," jelas Anggun.
Baca Juga:
Sebagai langkah selanjutnya, Anggun menyebutkan bahwa pihaknya juga akan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika pemerintah tetap tidak membayar Tukin yang tertunggak. "Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika tidak ada iktikad baik dari pemerintah untuk membayarkan Tukin kami," pungkasnya.
(kmprn/n14)
TAPTENG Pemerintah Desa Simanosor kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan warganya dengan menyalurkan Bantuan Lang
Pemerintahan
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) melakukan percepatan sertifikasi ruas
Pemerintahan
TEL AVIV Ketegangan militer antara Israel dan Iran kian mengkhawatirkan. Di tengah hujan rudal balistik dari Iran, laporan terbaru mengung
Internasional
JAKARTA Ratusan massa dari berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam Free Palestine Network (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di de
Internasional
MUARO JAMBI Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, meresmikan secara langsung Ruang Pintar di Kantor Desa Mendalo Darat, Kecamatan
Ekonomi
AS Harga minyak global mengalami koreksi pada perdagangan Jumat sore, tetapi masih mencetak kenaikan mingguan ketiga berturutturut. Penuru
Ekonomi
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
