Rifqinizamy Karsayuda Prihatin dengan Penghematan Anggaran Kemendagri

JAKARTA-Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan keprihatinannya terhadap langkah penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan beberapa institusi lainnya. Dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Senin (3/2/2025), Rifqinizamy menilai bahwa efisiensi anggaran yang mencapai 57,42 persen menggambarkan tantangan berat yang dihadapi oleh pemerintah saat ini.

"Kita mengapresiasi sekaligus sebetulnya agak bersedih, karena efisiensi anggaran mencapai 57,42 persen. Sekarang di Kemendagri tinggal Rp 2,038 triliun, dari awalnya Rp 4 triliun sekian. Kita menyadari bahwa bangsa ini sedang mengalami fase yang tidak mudah," ujar Rifqinizamy.

Selain itu, Rifqinizamy juga menyoroti potensi melemahnya nilai tukar rupiah yang bisa berdampak pada kondisi ekonomi Indonesia. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berisiko memasuki kategori krisis ekonomi jika nilai tukar dollar AS mencapai Rp 16.700.

"Tadi ada yang bilang ke saya, 'mas per detik ini rupiah kita 16.466 per dollar AS' yang kalau kita pakai indikator ekonomi makro, kira-kira kalau sampai tembus Rp 16.700, kita masuk dalam kategori krisis ekonomi," kata Rifqinizamy.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 57,46 persen sebagai respon terhadap instruksi penghematan yang diberikan oleh Presiden. Pagu anggaran Kemendagri yang semula Rp 4,7 triliun kini berkurang menjadi Rp 2,038 triliun.

"Untuk Kemendagri, khusus Kemendagri, efisiensinya adalah Rp 2,7 triliun lebih. Dari total yang semula pagu anggaran Rp 4,7 triliun atau efisiensinya lebih kurang 57,46 persen, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar Rp 2,038 triliun lebih," jelas Tito.

Tito juga merinci bahwa beberapa unit kerja di Kemendagri terdampak oleh penghematan anggaran ini. Anggaran untuk Sekretariat Jenderal Kemendagri dipangkas dari Rp 453,5 miliar menjadi Rp 279 miliar, sementara anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkurang dari Rp 89 miliar menjadi Rp 30 miliar. Selain itu, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) juga mengalami penurunan anggaran dari Rp 234 miliar menjadi Rp 209 miliar.

(ku/n14)

Unit yang paling terdampak adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang mengalami pengurangan anggaran signifikan. Pagu awal Dukcapil yang semula Rp 2,2 triliun, terutama untuk penguatan infrastruktur IT dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kini turun drastis menjadi Rp 328 miliar.

"Dukcapil yang semula Rp 2,2 triliun untuk penguatan infrastruktur IT kini hanya Rp 328 miliar," pungkas Tito.

(km/n14)