Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja bersama mitra menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan rekonstruksi APBN 2025 sama sekali tidak menyentuh belanja pegawai. Namun, ia mengakui adanya potensi permasalahan terkait pegawai vendor yang merasa bagian dari pegawai non-ASN meskipun tidak terdata dalam sistem pemerintahan.
"Mungkin yang akan menjadi masalah adalah mereka (pegawai vendor) merasa bagian dari pegawai non-ASN di pemerintahan, padahal mereka tidak terdata. Mungkin ini yang akan menjadi persoalan di beberapa daerah," kata Rifqinizamy.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait vendor seperti sopir dan petugas kebersihan (office boy) yang terdampak efisiensi anggaran di beberapa lembaga pemerintahan.
"Saya tahu dan sudah mendapat masukan dari beberapa lembaga. Ada yang menyampaikan kepada saya, 'Pak, kalau efisiensi ini dilakukan, kami hanya bisa membayar gaji sopir dan OB selama empat bulan ke depan'," ungkapnya.
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan tujuh jembatan di Desa Sei
Pariwisata
PADANGSIDIMPUAN Sekolah Rakyat hadir sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial, menyed
Pendidikan
JAKARTA Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi R., secara resmi membuka International Taekwondo Championship Panglima TNI Cup 2025
Olahraga
BULELENG Sabtu (26/9/2025) sore, suasana warung kecil di pinggir Jalan Raya Wanagiri, Sukasada, Buleleng, mendadak ramai. Seorang tamu i
Pemerintahan
BULELENG Bali segera memiliki destinasi wisata baru berkelas dunia. Gubernur Bali, Wayan Koster, meninjau langsung pembangunan tahap ked
Pariwisata
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedi
Nasional
MEDAN Kader senior PDIP Sumut Rudy Hermanto menilai ada dugaan kuat playing victim di balik pemasangan spanduk berbau SARA di kantor lam
Politik
JAKARTA Pembukaan Muktamar ke10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Sabtu (27/9/2025), diwarnai kericuhan. Sejumlah kader PPP
Politik
JAKARTA Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menegaskan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tidak melakukan cawecawe ata
Politik
Martapura Prosesi sakral adat Komering menjadi sorotan dalam perayaan panen raya jagung serentak kuartal III 2025 di Kabupaten Ogan Kome
Pertanian Agribisnis
