Pegawai Vendor Terancam Diberhentikan, MenPANRB: Itu Urusan Kementerian/Lembaga Terkait

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dalam rapat kerja bersama mitra menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan rekonstruksi APBN 2025 sama sekali tidak menyentuh belanja pegawai. Namun, ia mengakui adanya potensi permasalahan terkait pegawai vendor yang merasa bagian dari pegawai non-ASN meskipun tidak terdata dalam sistem pemerintahan.

"Mungkin yang akan menjadi masalah adalah mereka (pegawai vendor) merasa bagian dari pegawai non-ASN di pemerintahan, padahal mereka tidak terdata. Mungkin ini yang akan menjadi persoalan di beberapa daerah," kata Rifqinizamy.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait vendor seperti sopir dan petugas kebersihan (office boy) yang terdampak efisiensi anggaran di beberapa lembaga pemerintahan.

"Saya tahu dan sudah mendapat masukan dari beberapa lembaga. Ada yang menyampaikan kepada saya, 'Pak, kalau efisiensi ini dilakukan, kami hanya bisa membayar gaji sopir dan OB selama empat bulan ke depan'," ungkapnya.