JAKARTA -Sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Sekjen vonline.com/tag/pdip/" target="_blank">PDIP Hasto Kristiyanto memasuki babak final, dengan majelis hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dijadwalkan untuk membacakan putusan pada hari ini, Kamis (13/2). Hasto, yang saat ini tengah dijerat sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan vonline.com/tag/korupsi/" target="_blank">Korupsi (vonline.com/tag/kpk/" target="_blank">KPK) dalam dua kasus besar, mengajukan gugatan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap statusnya sebagai tersangka.
Hasto terjerat dalam dua perkara, yaitu dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Melalui praperadilan ini, Hasto berharap agar status tersangkanya dibatalkan oleh hakim.
Proses Sidang dan Harapan Kedua Pihak
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
