"Gugatan praperadilan yang diajukan HK (Hasto Kristiyanto) harus ditolak," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan.
KPK meyakini bahwa proses penetapan status tersangka terhadap Hasto telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memiliki bukti kuat. Oleh karena itu, KPK berharap hakim akan memberikan putusan yang sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sidang putusan praperadilan ini menjadi sorotan publik, mengingat kasus yang melibatkan salah satu petinggi partai politik besar di Indonesia. Keputusan hakim akan menentukan apakah status tersangka Hasto Kristiyanto tetap berlaku atau justru dibatalkan.
(tb/a)
TAPTENG Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mengadu kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution ter
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengakui masih banyak perusahaan di wilayahnya yang membayar pekerja di bawah upah m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya) mengamankan 101 orang yang diduga akan melakukan tindakan anarkistis dalam perin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan suasana meriah dan penuh kebersamaan di Gedung P
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Suasana haru dan penuh kekhidmatan menyelimuti Aula Gedung Organisasi Wanita (GOW) Kota Tanjungbalai saat Wali Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadikan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 sebagai momentum memperkuat sine
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkap perjalanan politiknya yang disebut penuh tantangan, termasuk empat kali kegagalan dalam kon
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan ren
EKONOMI
GROBOGAN Kereta Api Argo Bromo Anggrek terlibat kecelakaan dengan mobil minibus Toyota Avanza di perlintasan sebidang swadaya di Jalan T
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menetapkan pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (outsourcing) melalui Peraturan
NASIONAL
