JAKARTA - Ini kabar gembira bagi mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pemerintah sudah memastikan bahwa program beasiswa KIP Kuliah tetap berjalan tanpa ada pemotongan anggaran, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa anggaran untuk beasiswa KIP Kuliah tetap utuh, tanpa pengurangan sedikit pun.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI pada Jumat (14/2/2025), Sri Mulyani menegaskan, "Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan." Hal ini disampaikan untuk memberikan kepastian kepada mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah bahwa kegiatan belajar mengajar mereka tidak akan terganggu.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa program KIP Kuliah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14,698 triliun untuk 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa di seluruh Indonesia. Dengan adanya kepastian ini, para mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa khawatir akan adanya perubahan dalam pendanaan.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyatakan bahwa anggaran beasiswa KIP Kuliah sempat terindikasi terdampak pemangkasan anggaran. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2/2025), Satryo mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada berbagai program sosial, termasuk KIP Kuliah, dengan pemotongan sebesar Rp 1,319 triliun atau sekitar 9 persen dari anggaran awal yang sebesar Rp 14,698 triliun.
Namun, Satryo juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk mengusulkan pemulihan anggaran KIP Kuliah agar tetap sesuai dengan pagu semula, mengingat beasiswa ini sangat vital bagi para mahasiswa di Indonesia. "Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi," tambah Satryo.
Lebih lanjut, Satryo menekankan bahwa efisiensi anggaran akan lebih difokuskan pada belanja perjalanan dinas, belanja barang, dan belanja modal yang tidak mendesak, dengan tujuan untuk memastikan bahwa program-program yang penting tetap dapat berjalan tanpa terganggu oleh pemangkasan anggaran.
(km/a)
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., didampingi Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, membuk
Kesehatan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak para wartawan, khususnya pengurus dan anggota Forum Wartawan Pempro
Pemerintahan
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Menteri D
Politik
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 di Sumut berlangsung lancar tan
Pendidikan
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah menyiapkan skema hilirisasi bagi alumni
Pendidikan
JAWA BARAT PT Asuransi Jasindo menggagas peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan perempuan bersama Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YB
Peristiwa
JAKARTA Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, untuk mendorong perluasan
Politik
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar pertemuan khusus bersama Dewan Penasehat di Sekretariat PWI Pusat, Lantai 4 Ge
Peristiwa
BEKASI Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seJawa Barat mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dar
Pemerintahan
MOROWALI Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus menindak perusahaan tambang ilegal di Indonesia dengan sanksi adminis
Peristiwa