Kabar Baik! Anggaran KIP Kuliah Aman, Tak Ada Pemangkasan

SEMARANG -Sejumlah mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengungkapkan kekhawatiran terkait kemungkinan pemangkasan anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam agenda Roadshow MPR Goes to Campus. Kekhawatiran tersebut mereka sampaikan langsung kepada Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

Merespons hal itu, Eddy menegaskan bahwa pemerintah telah memastikan anggaran KIP Kuliah (KIPK) tetap aman dan tidak akan mengalami efisiensi anggaran. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memberikan jaminan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa tersebut.

"Sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu dan Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasco bahwa anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) tidak akan terkena efisiensi anggaran," ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (15/2/2025).

Eddy juga menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah, sehingga jumlah penerima serta anggaran KIP akan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

"Pendidikan adalah prioritas dan pemerintah sudah memastikan bahwa jumlah penerima dan anggaran KIP yang diberikan tidak berubah," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyampaikan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan KIP di kampus-kampus guna memastikan beasiswa tersebut diterima oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan.

"Tujuannya adalah agar pertama, memastikan tidak ada pemotongan KIP pada adik-adik mahasiswa kita yang tidak mampu. Kedua, memastikan KIP diberikan tepat sasaran kepada mereka yang berhak dan membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah," tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PAN ini menilai bahwa akses pendidikan tinggi harus semakin diperluas bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Ia pun optimistis bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.

"Saya meyakini bahwa Pak Prabowo akan memberikan prioritas penuh pada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya kita mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang," tutup anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi infrastruktur, energi, dan lingkungan hidup tersebut.

(dc/a)