APINDO Gandeng IMO-Indonesia, Langkah Baru Perkuat Komunikasi dan Literasi Ekonomi
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menjalin kerja sama strategis melalui penandatangan
Ekonomi
GORONTALO -Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo terpilih, Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie, akan langsung menerapkan kebijakan empat hari kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kebijakan ini sejalan dengan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat yang berdampak pada penyesuaian jam kerja ASN akan langsung diterapkan. Pemerintahan Gusnar-Idah memastikan hal tersebut," ujar Gusnar dalam keterangan tertulisnya di Gorontalo, Minggu (16/2).
Menurut Gusnar, pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan efisiensi tersebut, namun tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Dengan kebijakan ini, ASN Pemprov Gorontalo akan bekerja selama empat hari dalam seminggu, sementara hari Jumat diberlakukan sistem kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).
"Jadi hari Jumat akan berlaku yang namanya kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA)," katanya.
Gusnar menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan kesiapan transformasi digital di lingkungan ASN Pemprov Gorontalo. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASN untuk beradaptasi dengan teknologi agar pelayanan publik tetap berjalan efektif.
"Dunia yang serba terkoneksi harus disikapi secara serius oleh segenap ASN Pemprov Gorontalo. Dengan demikian, kebijakan yang bersifat digitalisasi akan siap diikuti oleh ASN di daerah ini," imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan WFA tidak boleh mengorbankan pelayanan publik, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Pemprov Gorontalo akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini untuk memastikan efisiensi berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
"Sektor pendidikan, kesehatan, dan perizinan yang benar-benar diperlukan masyarakat akan diatur agar pelayanan tetap maksimal. Kalau rapat dan pertemuan, saya kira bisa memanfaatkan fitur Zoom. Makanya kami akan evaluasi secara berkala terkait kebijakan WFA ini agar efisiensi berlaku dan pelayanan publik tetap berjalan," tutupnya.
(at/a)
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Ikatan Media Online (IMO) Indonesia menjalin kerja sama strategis melalui penandatangan
Ekonomi
JAKARTA Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,6 mengguncang wilayah Sarmi, Papua, Kamis (16/10) siang. adsenseGempa terjadi pada pukul
Peristiwa
MEDAN Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Utara akan segera menggelar sidang etik terhadap Kompol Dedi Kurniawan (D
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Provinsi Aceh merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke23 pada 16 Oktober 2025 di Aula Pengadilan Tinggi B
Pemerintahan
DENPASAR Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, melakukan reaktivasi Sekretariat Transformas
Ekonomi
JAKARTA PT Pertamina Patra Niaga melaporkan hingga kini telah menghadirkan 163 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Jawa ya
Pemerintahan
JAKARTA Ribuan petani memperingati Hari Pangan Sedunia 2025 dengan menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/10/2025). a
Nasional
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bersama TNI telah memblokir akses keluarmasuk Pulau Bangka dan Belitung (Babe
Nasional
JAKARTA Penyanyi Vidi Aldiano kembali menjadi sorotan publik setelah penampilannya terlihat semakin kurus dalam sebuah video yang memper
Entertainment
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti perbedaan mencolok dalam perhitungan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi
Hukum dan Kriminal