Pemerintahan Gusnar-Idah di Gorontalo Terapkan Kebijakan Empat Hari Kerja untuk ASN

GORONTALO -Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo terpilih, Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie, akan langsung menerapkan kebijakan empat hari kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Kebijakan ini sejalan dengan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat yang berdampak pada penyesuaian jam kerja ASN akan langsung diterapkan. Pemerintahan Gusnar-Idah memastikan hal tersebut," ujar Gusnar dalam keterangan tertulisnya di Gorontalo, Minggu (16/2).

Menurut Gusnar, pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan efisiensi tersebut, namun tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Dengan kebijakan ini, ASN Pemprov Gorontalo akan bekerja selama empat hari dalam seminggu, sementara hari Jumat diberlakukan sistem kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA).

"Jadi hari Jumat akan berlaku yang namanya kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA)," katanya.

Gusnar menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan kesiapan transformasi digital di lingkungan ASN Pemprov Gorontalo. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ASN untuk beradaptasi dengan teknologi agar pelayanan publik tetap berjalan efektif.

"Dunia yang serba terkoneksi harus disikapi secara serius oleh segenap ASN Pemprov Gorontalo. Dengan demikian, kebijakan yang bersifat digitalisasi akan siap diikuti oleh ASN di daerah ini," imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan WFA tidak boleh mengorbankan pelayanan publik, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Pemprov Gorontalo akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini untuk memastikan efisiensi berjalan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.

"Sektor pendidikan, kesehatan, dan perizinan yang benar-benar diperlukan masyarakat akan diatur agar pelayanan tetap maksimal. Kalau rapat dan pertemuan, saya kira bisa memanfaatkan fitur Zoom. Makanya kami akan evaluasi secara berkala terkait kebijakan WFA ini agar efisiensi berlaku dan pelayanan publik tetap berjalan," tutupnya.

(at/a)