Meski Turun, Inflasi Masih Mengintai! Ini Peringatan Mendagri
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diluncurkan secara resmi pada 24 Februari 2025. Menurut evaluasi awal dari pemerintah, Danantara akan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset negara senilai lebih dari US$ 900 miliar.
Mengomentari hal ini, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menyatakan bahwa salah satu tugas utama Danantara adalah mengkonsolidasikan BUMN yang ada. Sebelumnya, tujuh BUMN telah dipanggil untuk pembahasan, meski belum ada dasar hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Herry menekankan perlunya mekanisme pengalihan aset dalam tahap awal pelaksanaan Danantara.
"Setelah konsolidasi, Danantara kemungkinan akan memisahkan BUMN dalam dua kategori. Yaitu, BUMN yang berorientasi pada layanan publik dan yang berorientasi pada bisnis," ujar Herry , Senin (17/2). Menurutnya, langkah ini sangat penting agar Danantara tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga mempertahankan fungsi sosial yang selama ini dijalankan oleh BUMN.
Herry juga mengingatkan bahwa dengan adanya pemisahan tersebut, Danantara berpotensi untuk berkembang menjadi seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia, yang berperan sebagai lembaga investasi pemerintah. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga independensi Danantara agar tidak terjebak dalam kepentingan politik yang bisa mengganggu tujuannya.
"Sebagai arm of government investment, Danantara harus dapat menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan bisnis. Pemerintah dan stakeholder lainnya harus memastikan agar Danantara tetap terfokus pada peranannya sebagai pengelola investasi yang mendukung perekonomian nasional," tambah Herry.
Dengan peluncuran Danantara yang sudah semakin dekat, berbagai pihak mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.
(ms/a)
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi tekanan inflasi, meskipun
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah rakyat sepanjang 2026. Program ini meningkat signifikan dibandingkan realisas
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menerima kunjungan Satuan Tugas Kartika Jala Krida 2026 yang terdiri dari tar
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengkaji skema pembiayaan mikro dengan bunga maksimal 6 persen melalui kolaborasi antara kop
EKONOMI
JAKARTA Rangkaian perayaan Tri Hari Suci di Gereja Katedral Jakarta berlangsung aman dan lancar. Ribuan umat mengikuti ibadah sejak Kami
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripur
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan impor minyak mentah dari berbagai negara, termasuk R
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum Jusuf Kalla, Abdul Haji Talauho, menyatakan belum menerima nomor laporan polisi (LP) setelah mendatangi Badan Resers
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak aparat kepolisian memberantas praktik premanisme hingga ke akar. Ia menila
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah jaksa yang menangani perkara dugaan korupsi terkait Amsal Sitepu. Pemeriksaan dilakukan terha
HUKUM DAN KRIMINAL