Peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara pada 24 Februari 2025, Fokus Konsolidasi BUMN

JAKARTA -Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diluncurkan secara resmi pada 24 Februari 2025. Menurut evaluasi awal dari pemerintah, Danantara akan bertanggung jawab dalam pengelolaan aset negara senilai lebih dari US$ 900 miliar.

Mengomentari hal ini, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menyatakan bahwa salah satu tugas utama Danantara adalah mengkonsolidasikan BUMN yang ada. Sebelumnya, tujuh BUMN telah dipanggil untuk pembahasan, meski belum ada dasar hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Herry menekankan perlunya mekanisme pengalihan aset dalam tahap awal pelaksanaan Danantara.

"Setelah konsolidasi, Danantara kemungkinan akan memisahkan BUMN dalam dua kategori. Yaitu, BUMN yang berorientasi pada layanan publik dan yang berorientasi pada bisnis," ujar Herry , Senin (17/2). Menurutnya, langkah ini sangat penting agar Danantara tidak hanya fokus pada aspek bisnis, tetapi juga mempertahankan fungsi sosial yang selama ini dijalankan oleh BUMN.

Baca Juga:

• KKP Klarifikasi Isu Penjualan Empat Pulau di Anambas: Bukan Dijual, tapi untuk Investasi
• Pulau Anambas Diiklankan di Situs Asing, Kemendagri Tegaskan Tak Ada Pulau yang Bisa Dimiliki Pribadi Seluruhnya

Herry juga mengingatkan bahwa dengan adanya pemisahan tersebut, Danantara berpotensi untuk berkembang menjadi seperti Temasek milik Singapura atau Khazanah milik Malaysia, yang berperan sebagai lembaga investasi pemerintah. Namun, ia menegaskan pentingnya menjaga independensi Danantara agar tidak terjebak dalam kepentingan politik yang bisa mengganggu tujuannya.

"Sebagai arm of government investment, Danantara harus dapat menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan bisnis. Pemerintah dan stakeholder lainnya harus memastikan agar Danantara tetap terfokus pada peranannya sebagai pengelola investasi yang mendukung perekonomian nasional," tambah Herry.

Baca Juga:

• Indeks Saham Syariah (ISSI) Menguat 4,31%, Lampaui IHSG yang Terkoreksi Sepanjang 2025
• Rangkap Jabatan 26 Wakil Menteri Jadi Komisaris BUMN, DPR Soroti Etika dan Tata Kelola Pemerintahan

Dengan peluncuran Danantara yang sudah semakin dekat, berbagai pihak mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.

(ms/a)

KKP Klarifikasi Isu Penjualan Empat Pulau di Anambas: Bukan Dijual, tapi untuk Investasi

Pulau Anambas Diiklankan di Situs Asing, Kemendagri Tegaskan Tak Ada Pulau yang Bisa Dimiliki Pribadi Seluruhnya

Indeks Saham Syariah (ISSI) Menguat 4,31%, Lampaui IHSG yang Terkoreksi Sepanjang 2025

Rangkap Jabatan 26 Wakil Menteri Jadi Komisaris BUMN, DPR Soroti Etika dan Tata Kelola Pemerintahan

Harga Emas Antam Hari Ini Stabil, Masih Bertahan di Rp1,942 Juta

Rusia Tawarkan Indonesia Kerja Sama Bangun Kapal Ramah Lingkungan, Pemerintah Siapkan 'Karpet Merah'