JAKARTA -Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa bertajuk "Indonesia Gelap" terus berlanjut di berbagai daerah di Indonesia. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan 2024 mengorganisir aksi nasional ini sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan anggaran pendidikan serta evaluasi total terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Aksi yang dimulai sejak Senin (17/2) berlangsung di berbagai kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Aceh. Demonstrasi ini direncanakan berlangsung hingga Rabu (19/2), dengan wilayah tambahan seperti Pontianak, Jambi, Riau, Yogyakarta, Makassar, dan Padang.
Latar Belakang Aksi "Indonesia Gelap"
Baca Juga:
Menurut BEM SI, pemangkasan anggaran pendidikan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dianggap bertentangan dengan amanat UUD 1945. Mahasiswa menilai kebijakan ini semakin memperlebar kesenjangan akses pendidikan dan merugikan kualitas akademik di Indonesia.
Baca Juga:
"Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses pendidikan murah dan berkualitas. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara," ujar Koordinator BEM SI Kerakyatan 2025, Satria, dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
Selain itu, massa juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
"Siangnya (anak) Makan (Bergizi) Gratis, tapi malamnya tak bisa makan karena orang tuanya di-PHK," ujar salah satu orator dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Tuntutan Aksi "Indonesia Gelap"
Mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, di antaranya:
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan
Pemangkasan anggaran pendidikan dinilai semakin memperburuk akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
2. Cabut Proyek Strategis Nasional Bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati
Mahasiswa menilai banyak proyek strategis nasional (PSN) menjadi alat perampasan tanah rakyat.
3. Tolak Revisi UU Minerba
Revisi ini dianggap dapat membungkam suara akademisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah.
4. Hapuskan Multifungsi ABRI
Keterlibatan militer dalam sektor sipil dianggap berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas tanah dan kebudayaan mereka harus segera direalisasikan.
6. Cabut Inpres No. 01 Tahun 2025
Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja negara dinilai mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
Program ini perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen
Dosen dan akademisi harus mendapatkan tunjangan yang layak demi peningkatan kualitas pendidikan.
9. Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset
Perppu ini dianggap penting untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
10. Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
Rencana revisi ini dinilai memperkuat imunitas aparat dan melemahkan supremasi hukum.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
Pejabat yang dianggap boros dan tidak bertanggung jawab harus segera dievaluasi.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib
Revisi ini dinilai berpotensi meningkatkan kesewenang-wenangan DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian harus direformasi untuk menghapus budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Situasi Terkini dan Respons Pemerintah
Hingga Selasa (18/2), aksi demonstrasi berlangsung dengan pengamanan ketat di berbagai lokasi. Kepolisian menyatakan telah menyiagakan personel untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban.
Sementara itu, pihak Istana belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan mahasiswa. Namun, sejumlah pejabat menyatakan akan membuka ruang dialog dengan perwakilan demonstran.
Aksi "Indonesia Gelap" diprediksi masih akan berlanjut hingga Rabu (19/2), dengan kemungkinan lebih banyak daerah yang ikut serta dalam aksi ini.
(dc/a)
SOLO Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun angkat suara terkait polemik penetapan empat pulau yang diklaim milik Aceh namun masuk d
Nasional
MEDAN Suasana pagi Kota Medan dipenuhi semangat ribuan peserta yang mengikuti Fun Run 5K dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke7
Nasional
BANYUMAS Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono,
Nasional
JAKARTA Dunia hiburan Indonesia kembali berduka. Musisi muda berbakat, Gustiwiw atau Gusti Irwan Wibowo, dikabarkan meninggal dunia pada
Entertainment
RIYADH Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyatakan bahwa Israel sedang melakukan berbagai upaya untuk menyeret Amerika
Internasional
BANGLI Arena sambung ayam (tajen) di Banjar Tabu, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, berubah menjadi lokasi perkel
Peristiwa
BANDUNG Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Ia menyeb
Pemerintahan
JAKARTA Seruan kemerdekaan untuk Palestina menggema di kawasan Car Free Day (CFD) Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu pagi (15/6/2025). S
Peristiwa
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan transaksi digital di Indonesia, konsumen kini dihadapkan pada fenomena biaya tersembunyi atau hi
Ekonomi
CIREBON Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengecam keras aksi Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Casmari, yang vi
Pemerintahan
