JAKARTA -Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii tidak turut dilantik dalam upacara pelantikan pejabat di Istana Negara, Jakarta, hari ini. Syafii mengaku hadir hanya untuk memenuhi undangan.
"Kita ke sini dalam rangka undangan. Nanti pelaksananya baru... pasti atau tidak," ujar Syafii kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/2/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari pihak protokoler terkait status pelantikannya. Namun, ia menekankan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Baca Juga:
"Acara protokoler, mana ada penjelasan-penjelasan begituan. Yang jelas, organisasi Basarnas itu bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden," katanya.
DELI SERDANG Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Kualanamu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6.527 ekor kupukupu (mati),
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan bahwa perubahan fungsi eks Pasar Aksara menjadi area kafe oleh pihak ketiga sud
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum
Nasional
TAPTENG Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengintensifkan kegiatan Blue
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka ajang bergengsi Indonesia Defence 2025 Expo and Forum di JIExpo K
Pemerintahan
BANGLI Dalam upaya menjaga situasi keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya, Polsek Bangli, Polres Bangli, Pol
Nasional
BANGLI Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap kondusif, Polsek Bangli Polres Bangli terus m
Nasional
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali bergerak, meski hanya naik tipis sebesar Rp1.000 dibanding hari sebelumnya
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, buka suara terkait polemik rencana Pemprov Sumut yang sempat menganggarkan Rp 860 juta untu
Pemerintahan
PAPUA BARAT Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah agar mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Bara
Nasional