Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM, Pembelian Dibatasi 50 Liter per Kendaraan
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
JAKARTA -Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Anzori Tawakal, memuji kinerja Presiden Prabowo Subianto yang dianggap konsisten dengan apa yang ia sampaikan dalam pidato kenegaraan perdana pada Oktober 2024 lalu. Menurut Anzori, Presiden Prabowo telah berhasil merealisasikan program-program prioritas yang disampaikan pada pelantikannya.
"Program-program prioritas, baik di bidang ekonomi, sosial kesejahteraan, maupun hukum, memang Presiden Prabowo konsisten dengan pidato pertama saat pelantikan," ujar Anzori Tawakal, Kamis (20/2/2025).
Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan dalam pemerintahan. Dalam 100 hari pertama, berbagai daerah sudah mulai mencetak lahan untuk padi, jagung, dan komoditas penting lainnya sebagai langkah nyata untuk mengatasi ketergantungan impor bahan pangan.
Dari segi hukum, Presiden Prabowo juga dinilai serius dalam menangani kasus-kasus yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah penanganan kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menjerat pengusaha Harvey Moeis.
"Ini menunjukkan komitmen Presiden terhadap penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan korupsi. Komitmen ini akan memberikan solusi yang populis untuk masalah bangsa, termasuk pemberantasan korupsi," tambah Anzori.
Di sisi sosial, Prabowo juga berfokus pada janji kampanyenya terkait kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memastikan gizi yang baik bagi generasi penerus bangsa. Makanan bergizi gratis yang dijanjikan dalam kampanye langsung direalisasikan dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan, dilanjutkan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun, Anzori mengingatkan bahwa kesuksesan program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan kabinet untuk segera dan tepat menerjemahkan kebijakan Presiden. "Para pembantu Presiden, baik menteri, wakil menteri, maupun jajaran birokrat kementerian harus mampu mengimplementasikan kebijakan dengan cepat dan tepat," ujar Anzori.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya efisiensi anggaran, dengan menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya ingin memangkas anggaran, tetapi lebih kepada realokasi dana. Program-program yang lebih efisien akan menggantikan pemborosan anggaran pada pengadaan alat tulis, perjalanan dinas, atau seremoni yang tidak memberikan manfaat langsung pada rakyat.
"Para pembantu Presiden di kabinet harus memahami apa yang diinginkan Presiden untuk kesejahteraan rakyat dan efisiensi anggaran," tutup Anzori.
(dc/a)
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek instalasi komunikasi dan pembuatan video profil desa, Amsal Sitepu, telah dikeluarkan d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan optimalisasi program Makan Bergizi Gr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan Biodiesel
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengumumkan penerapan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang akan mulai berlaku pada 1 April
NASIONAL
LABUSEL Dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun menuju Indonesia Maju, Bunda PAUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labuse
PENDIDIKAN
SEOUL Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Pangkalan Udara Seoul (Seoul Air Base/K16), Seongnam, Korea Selatan pada S
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langka
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah (WFH)
NASIONAL