Jaga Kualitas MBG dan Kendalikan Harga Pangan, TPID Sumut Perkuat Tata Kelola SPPG
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
MEDAN – Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek instalasi komunikasi dan pembuatan video profil desa, Amsal Sitepu, telah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, setelah penetapan Pengadilan Negeri Medan mengenai penangguhan penahanan terhadapnya.
Proses pengeluaran terdakwa ini terjadi tanpa kehadiran Jaksa Eksekutor dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Sumatera Utara, yang menimbulkan beberapa pertanyaan terkait prosedur hukum yang berlaku.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo, Dona Martinus Sebayang, mengonfirmasi bahwa terdakwa Amsal telah dikeluarkan dari rutan pada hari yang sama.Baca Juga:
"Benar, hari ini terdakwa sudah dikeluarkan dari tahanan Rutan Kelas I Medan," ujar Dona dalam keterangan persnya, Selasa (31/3/2026).
Namun, ia juga menambahkan bahwa pihaknya tidak mengetahui secara langsung proses pengeluaran tersebut.
Tim Jaksa Eksekutor yang datang ke Rutan sekitar pukul 17.21 WIB, terkejut karena terdakwa sudah tidak lagi berada di dalam tahanan.
"Ketika Jaksa Eksekutor sampai di Rutan untuk menindaklanjuti penetapan majelis hakim terkait pengalihan atau penangguhan tahanan, yang bersangkutan sudah tidak berada di dalam tahanan," ujar Dona, menjelaskan.
Tim Jaksa baru menerima penetapan pengadilan pada siang hari, dan mereka memerlukan waktu perjalanan dari Kabupaten Karo menuju Medan.
M. Nazir, juru bicara Pengadilan Negeri Medan, menegaskan bahwa penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan hukum, termasuk sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan.
"Terdakwa kooperatif, tidak menghilangkan alat bukti, tidak mengulangi perbuatan, dan tidak melarikan diri," kata Nazir.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) Kelas I Medan, Harun Alrasyid, membantah tudingan bahwa terdakwa dikeluarkan tanpa kehadiran Jaksa Eksekutor.
"Tidak benar. Kami mengeluarkan yang bersangkutan setelah administrasi lengkap dan pengeluaran tahanan tersebut didampingi Jaksa Eksekutor," tegas Harun.
MEDAN Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau da
PEMERINTAHAN
JAKARTA Penyidikan dugaan korupsi proyek pekerjaan alat konstruksi periode 20182019 memasuki tahap pengumpulan alat bukti. Penyidik S
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan desain ulang kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuka perde
NASIONAL
BADUNG Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali dan Kepolisian Daerah Bali menggelar operasi gabungan pada
NASIONAL
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara memasok 4 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk mendukung pelaksan
EKONOMI
BATAM Kota Batam, Kepulauan Riau, resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS).
NASIONAL
DELISERDANG Kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, puluhan siswa sekolah dasar
PERISTIWA
DELISERDANG Kasus dugaan penyimpangan pengadaan jilbab senilai Rp525 juta di Pemerintah Kabupaten Deliserdang pada tahun anggaran 2025 m
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memperbolehkan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membeli mobil dinas
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra meminta Pemerintah Kota Medan segera mengambil langkah konkret menyikapi kondisi kualita
KESEHATAN