BI Tingkatkan Remunerasi Kas Pemerintah, Upaya Baru Kendalikan Beban Bunga Utang Negara
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAWA BARAT -Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang melarang seluruh kepala daerah dari partainya untuk mengikuti kegiatan pembekalan atau retreat di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Dedi, yang akrab disapa Kang Dedi, menegaskan bahwa sebagai kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, mereka harus patuh pada arahan dan keputusan pemerintah.
Kang Dedi menambahkan bahwa seluruh kepala daerah, termasuk yang berasal dari PDI-P, telah diambil sumpahnya untuk mengabdikan diri kepada kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat. "Kami ini sudah menjadi kepala daerah, jadi ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan," ujar Kang Dedi saat acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat (21/2/2025).
Meskipun begitu, Kang Dedi mengakui bahwa keputusan Megawati untuk melarang para kepala daerah ikut retreat merupakan haknya sebagai ketua umum partai politik. "Namun, yang jelas, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah," tambahnya.
Dedi juga memastikan bahwa seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat yang berasal dari PDI-P telah hadir dalam acara Sertijab Pj Gubernur di DPRD Jawa Barat dan akan tetap mengikuti kegiatan retreat di Magelang, mengingat alokasi kegiatan yang telah dipersiapkan. "Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kegiatan ini sudah teralokasikan, tidak mungkin dibatalkan," tuturnya.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri melalui surat instruksi nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025, menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. Juru Bicara PDI-P Guntur Romli mengonfirmasi bahwa instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Megawati kepada seluruh kader.
(km/a)
JAKARTA Bank Indonesia (BI) mengambil langkah baru dengan meningkatkan remunerasi atau bunga atas pengelolaan kas pemerintah. Kebijakan
EKONOMI
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL