Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
Fenomena ini pun lebih banyak ditemukan di wilayah bagian Timur Indonesia, di mana kebanyakan penduduknya beragama non-Muslim. Studi tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebutkan bahwa di kota Manado, Sulawesi Utara, terdapat 0,6 persen dari total populasi yang memilih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.
Menurut peneliti BRIN, Yulinda Nurul Aini, ada beberapa alasan yang mendasari fenomena ini, seperti beban finansial, prosedur perceraian yang rumit, serta masalah penerimaan sosial terhadap hubungan tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak pasangan yang terlibat dalam kohabitasi ini berusia di bawah 30 tahun, memiliki pendidikan rendah, dan bekerja dalam sektor informal.
Namun, fenomena ini memiliki dampak yang cukup besar, baik secara ekonomi maupun kesehatan. Secara hukum, pasangan yang terlibat dalam 'kumpul kebo' tidak memiliki jaminan perlindungan finansial, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini mengarah pada ketidakpastian mengenai pembagian aset, nafkah, hak asuh anak, serta hak waris jika hubungan tersebut berakhir.
Dari sisi kesehatan, pasangan yang memilih hidup bersama tanpa pernikahan juga menghadapi berbagai masalah terkait kepuasan hidup dan kesehatan mental, karena kurangnya komitmen dan ketidakpastian mengenai masa depan hubungan tersebut. Selain itu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi cenderung menghadapi stigma sosial yang berpotensi mengganggu perkembangan psikologis mereka.
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK