BOGOR -Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menegaskan bahwa prioritas politik Partai Demokrat harus selalu mengedepankan kepentingan negara dan rakyat terlebih dahulu, baru kemudian kepentingan partai. Pernyataan ini disampaikan SBY di hadapan 38 Ketua DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia, yang hadir dalam pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).
Menurut SBY, politik harus mengutamakan kepentingan negara, dengan prinsip "Country first, Indonesia first", baru kemudian kepentingan partai. Ia menegaskan bahwa tidak elok jika kepentingan partai atau keluarga lebih didahulukan.
"Politiknya kalau dipilih prioritasnya mana? Country first, Indonesia first. Baru party [partai], baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family," kata SBY.
SBY juga mengingatkan seluruh kader Demokrat untuk menjaga etika, moral, dan penghormatan kepada konstitusi serta selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan visi pemimpin dan harapan rakyat Indonesia.
"Tugas kita adalah mendengarkan aspirasi mereka, agar kebijakan nanti, baik di pusat maupun daerah, pas secara konstitusional, pas sesuai dengan visi pemimpin, dan pas sesuai harapan rakyat Indonesia," lanjutnya.
Di sisi lain, SBY menekankan pentingnya konsistensi sikap Demokrat dalam mendukung pemerintah. Meskipun Partai Demokrat kini berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, SBY menegaskan bahwa Demokrat tetap memiliki peran penting dalam mengawal pemerintahan tersebut. Jika ada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang tepat atau bertentangan dengan aspirasi rakyat, Demokrat harus tetap berani menyampaikan kritik konstruktif.
"Kami mendukung penuh pemerintahan ini, tetapi jika ada kebijakan yang kurang pas dan bertentangan dengan aspirasi rakyat, kami tetap punya ruang untuk menyampaikan itu. Itulah politik yang konstruktif," ujar SBY.
Pernyataan SBY ini mencerminkan komitmen Partai Demokrat untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, serta memastikan bahwa politik yang dijalankan tetap mengedepankan kepentingan rakyat.