Gerakan Penarikan Dana dari Bank Himbara Akibat Danantara : Ini Tanggapan Pemerintah

JAKARTA -Pada Senin (24/2), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan. Peluncuran yang disaksikan oleh berbagai elemen negara, pelaku usaha, hingga perwakilan asing ini menimbulkan seruan di media sosial yang mengajak masyarakat untuk melakukan penarikan dana secara massal dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mempertanyakan keabsahan gerakan tersebut. Ia menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada bukti atau laporan yang menunjukkan masyarakat benar-benar menarik dana dari bank-bank Himbara.

"Sudah terjadi belum? Ada nggak? Ya ada orang-orang kaya gitu, gini saja, sekarang ada nggak faktanya? Kalau ada sudah jadi berita," ungkap Hasan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Hasan juga menekankan bahwa peluncuran BP Danantara mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, baik di dunia ekonomi maupun politik. Hal ini terbukti dengan hadirnya tokoh-tokoh penting, seperti mantan presiden, perwakilan lembaga negara, pelaku ekonomi, dan perwakilan negara asing, yang mendukung kelahiran lembaga ini.

Sementara itu, sebelumnya sempat beredar kekhawatiran di masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan dana di BP Danantara, mengingat besarnya jumlah aset yang akan dikelola, yang diperkirakan mencapai US$ 900 miliar (sekitar Rp 14.715 triliun). Isu tersebut mengingatkan masyarakat pada kasus 1MDB yang pernah mengguncang Malaysia.

BP Danantara nantinya akan mengelola penghematan anggaran untuk APBN 2025 serta dividen BUMN, dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi nasional. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa lembaga ini akan menjalani pengawasan yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

(dc/a)