Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Jadi Pemateri dalam Retret Kepala Daerah: Fokus Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

MAGELANG -Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan retret Kepala Daerah yang berlangsung pada Selasa malam (25/2/2025) di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit membahas tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari agenda Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2025.

Jenderal Sigit bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, seperti Ketua KPK Setyo Budiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Wakil BPKP Agustina Arumsari, memberikan materi kepada 503 peserta yang terdiri dari 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 wali kota. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, serta sejumlah pejabat Polri turut hadir dalam acara tersebut.

Dalam materinya, Jenderal Sigit menekankan pentingnya penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Ia menyampaikan bahwa pencegahan menjadi hal utama agar korupsi tidak terjadi, dan jika sudah ada indikasi, upaya penindakan harus dilakukan secara tegas.

"Kami juga memberikan pendampingan kepada kepala daerah agar pencegahan korupsi dapat dilakukan secara optimal. Kami memberikan masukan terkait potensi-potensi fraud yang ada dan memberikan perbaikan. Namun jika hal tersebut terus berulang, tentunya kami akan memberikan penindakan," ujar Jenderal Sigit.

Selain itu, Kapolri juga membahas mengenai stabilitas keamanan nasional, akuntabilitas keuangan, dan pembangunan daerah. Jenderal Sigit berharap para kepala daerah dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menjalankan program-program pemerintah dengan baik.

Kegiatan ini mendapat respons positif dari para peserta yang mengikuti dengan semangat. Sebagai bentuk dukungan, Kapolri juga membagikan nomor telepon untuk mempermudah komunikasi dan konsultasi antara kepala daerah dengan pihak kepolisian terkait berbagai masalah yang dihadapi.

"Kami memberikan ruang konsultasi dan nomor telepon untuk memudahkan komunikasi antara kami dan kepala daerah, agar mereka bisa mengadu terkait hal-hal yang dibutuhkan," ungkap Jenderal Sigit.

(dc/a)