Jokowi Bantah Tudingan Inisiator Revisi UU KPK, Sebut Itu Hanya Karangan Cerita

SOLO -Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi tudingan yang menyebut dirinya sebagai inisiator revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang beredar melalui sebuah video yang mencuat di media sosial. Tudingan tersebut disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebutkan bahwa Jokowi sengaja menginisiasi revisi UU KPK untuk melindungi langkah politik anaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, yang hendak mencalonkan diri sebagai wali kota.

Jokowi dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menilai bahwa apa yang disampaikan Hasto hanyalah "karangan cerita." "Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita," ujar Jokowi dengan nada tegas saat ditemui di Solo pada Rabu (26/2/2025).

Tudingan tersebut datang setelah Hasto mengungkapkan dalam video yang beredar bahwa Jokowi disebut-sebut terlibat dalam proses revisi UU KPK untuk mengamankan langkah politik Gibran dan Bobby, agar jika terpilih sebagai wali kota, mereka aman dari jerat hukum. Namun, Jokowi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak ada kaitannya dan meminta semua pihak untuk berpikir logis.

Baca Juga:

• Tersangka Korupsi E-KTP Paulus Tannos Tolak Ekstradisi, Tantang Kejaksaan Singapura di Pengadilan
• Hakim Soroti Kinerja Eks Dirjen dan Direktur Kemenkominfo dalam Pemblokiran Judi Online: Ada Indikasi Kelalaian Berujung Tersangka?

"Hubungannya apa coba? Pakai logika dong kita itu. Pake logika, untuk apa, masa untuk menggolkan hal-hal yang kecil, pemilihan wali kota, yang benar aja. Logika kita kita pake lah," ungkap Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa proses revisi UU KPK sudah dimulai sejak 2015, jauh sebelum Gibran dan Bobby berniat mencalonkan diri dalam pilkada. "Saat itu DPR yang menginisiasi revisi UU KPK, bukan saya. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi," jelas Jokowi.

Baca Juga:

• Terkuak! Kejagung Rekomendasikan Laptop Windows, Kemendikbud Ristek Era Nadiem Tetap Beli Chromebook
• Mantan Dirut TVRI MTR Jadi Tersangka Korupsi Proyek Studio TVRI Kepri, Rugikan Negara Rp9 Miliar

Menurut Jokowi, revisi tersebut baru dimasukkan dalam Prolegnas pada 2019 setelah mendapatkan persetujuan dari semua fraksi di DPR. Ia juga menegaskan bahwa surat presiden (surpres) yang dikeluarkannya terkait RUU KPK bukan berasal dari keinginannya sendiri, melainkan merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPR.

"Ya surpresnya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju ya presiden kalo tidak (setuju) musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu," jelas Jokowi lebih lanjut.

Dalam video yang beredar, Hasto juga menyebutkan pertemuan antara Jokowi dan dirinya di Istana Merdeka, di mana Jokowi diduga ingin mencalonkan Gibran dan Bobby dalam Pilkada. Namun, Hasto juga mengungkapkan bahwa Jokowi sempat termenung dan ragu dengan pertanyaan yang dilontarkannya mengenai risiko korupsi yang mungkin muncul jika Gibran dan Bobby menjadi pejabat negara.

Hasto lebih lanjut menceritakan bahwa seorang menteri kepercayaan Jokowi mengungkapkan rencana untuk merevisi UU KPK, yang diklaim akan melindungi Gibran dan Bobby dari masalah hukum. Hasto pun menegaskan bahwa ia siap bertanggung jawab atas pernyataan yang telah disampaikannya tersebut.

(kp/n14)

Tersangka Korupsi E-KTP Paulus Tannos Tolak Ekstradisi, Tantang Kejaksaan Singapura di Pengadilan

Hakim Soroti Kinerja Eks Dirjen dan Direktur Kemenkominfo dalam Pemblokiran Judi Online: Ada Indikasi Kelalaian Berujung Tersangka?

Terkuak! Kejagung Rekomendasikan Laptop Windows, Kemendikbud Ristek Era Nadiem Tetap Beli Chromebook

Mantan Dirut TVRI MTR Jadi Tersangka Korupsi Proyek Studio TVRI Kepri, Rugikan Negara Rp9 Miliar

Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau: Kerugian Negara Capai Rp 195,9 Miliar, Uang Tunai Rp 19 Miliar Disita

Mantan Kakanwil DJP Jakarta Khusus Diperiksa KPK Terkait Gratifikasi Rp 21,5 Miliar