Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pilkada 24 Daerah Terancam Defisit, KPU Butuh Rp 486 Miliar

JAKARTA -Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengungkapkan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Pilkada di berbagai daerah. Menurut Afifuddin, total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 486,3 miliar.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Afifuddin menjelaskan bahwa anggaran tersebut berdasarkan data yang telah dihimpun KPU. Ia juga menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan tersebut sebagian besar masih kurang, dengan beberapa daerah mengalami kekurangan dana yang signifikan.

Afifuddin memberikan contoh kekurangan anggaran di beberapa daerah. Misalnya, di Mahakam Ulu, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 14.914.360.200, namun ketersediaan anggaran hanya mencapai Rp 13.344.979.796, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 1.569.380.404. Di Kabupaten Pulau Taliabu, kekurangan anggaran bahkan lebih besar, dengan kebutuhan mencapai Rp 2.484.030.950, sementara dana yang tersedia hanya Rp 1.113.023, meninggalkan selisih Rp 2.482.917.927.

Afifuddin menjelaskan bahwa angka-angka dengan tanda minus yang muncul dalam tabel anggaran merujuk pada kekurangan dana yang harus segera dicari solusinya, mengingat pentingnya kelancaran PSU di daerah-daerah tersebut.

Secara keseluruhan, anggaran yang diperkirakan untuk PSU 24 Pilkada di seluruh Indonesia adalah sebesar Rp 486.383.829.417 (empat ratus delapan puluh enam miliar, tiga ratus delapan puluh tiga juta, delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah).

(dc/a)